Anggaran Tes CPNS 2013 Beres

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mantap menjalankan persiapan tes pengadaan CPNS baru dari pelamar umum September mendatang. Pasalnya duit untuk menggelar tes ini tidak masuk dalam anggaran yang diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sekretaris Kemen PAN-RB Tasdik Kinanto mengatakan, anggaran yang diblokir Kemenkeu adalah untuk pelaksanaan tes CPNS baru dari formasi tenaga honorer kategori 2.

"Itupun sebagaian sudah ada yang dicairkan. Dan tidak akan mengganggu jadwal tes CPNS pelamar umum," ujarnya di DPR.

Untuk anggaran tes CPNS baru dari pelamar umum, Kemen PAN-RB belum membebernya. Tetapi tes CPNS baru dari pelamar tenaga honorer, awalnya disiapkan sebesar Rp 148 miliar. Tetapi setelah pembahasan dengan Kemenkeu, anggaran itu dikepras menjadi sekitar Rp 93 miliar dan yang bebas dari blokir baru Rp 28 miliar.

Dia mengatakan jika saat ini Kemen PAN-RB sedang menggodok formasi CPNS baru dari pelamar umum. Penentuan formasi ini sumbernya dari beberapa hal. Mulai dari usulan instansi pusat maupun daerah, perhitungan kebutuhan riil aparatur baru, hingga hasil analisis beban kerja dan jabatan. Dengan ketentuan ketat itu, diharapkan jumlah formasi CPNS baru sesuai dengan PNS yang akan pensiun (zero growth).

Syarat pengusulan formasi CPNS baru yang lumayan banyak itu, merupakan peninggalan masa moratorium atau penghentian sementara pengangkatan CPNS baru. Program moratorium tersebut sejatinya sudah berakhir per 31 Desember 2012 lalu, tetapi persayaratan-persyaratannya tetap dipakai.

Selain menyiapkan formasi alokasi CPNS baru tadi, Kemen PAN-RB juga sedang mematangkan jadwal tetap rangkaian pelaksanaan tes. Diharapkan dalam beberapa waktu ke depan, jadwal rangkaian pelaksanaan tes CPNS untuk pelamar umum itu segera keluar.

Meskipun formasinya belum ditetapkan, tetapi Kemen PAN-RB sudah memiliki ancar-ancar kursi CPNS baru yang akan diperebutkan masyarakat. Secara keseluruhan pemerintah mengalokasikan 60 ribu kursi. Rinciannya adalah 20 ribu kursi untuk instansi pusat dan 40 ribu kursi sisanya untuk instansi daerah.

Read More

Honorer di Atas 2005 Jadi Pegawai Outsourching

-Pemerintah memastikan tidak akan ada lagi pengangkatan CPNS dari tenaga honorer selain kategori satu (K1) dan dua (K2). Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 jo PP 56 Tahun 2012, yang sudah sangat jelas mengatur bahwa yang diangkat CPNS hanya honorer tertinggal K1 dan K2.

"Kita harus konsisten kepada aturan. Aturannya kan sudah menyatakan, di atas 2005 tidak ada lagi honorer. Jadi kalau ada lagi honorer itu tanggung jawab instansi yang mengangkat," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno kepada JPNN, Kamis (23/5).

Ditegaskannya, sikap "bandel" kepala daerah yang tetap mengangkat honorer di atas 2005, menjadi risiko daerah masing-masing. Pusat tidak akan memberikan celah lagi untuk mengangkat honorer di atas 2005 menjadi CPNS.

"Bagi pemerintah, tenaga kerja yang bekerja di atas 2005 bukan honorer tapi tenaga kontrak atau outsourching," terangnya.

Perekrutan tenaga kontrak, lanjut Eko, juga sudah diatur pemerintah. Bagi daerah yang kekurangan tenaga kerja, silakan merekrut tapi dengan syarat melalui pihak ketiga yakni perusahaan outsourching.

Itupun dengan catatan, keuangan daerah mencukupi untuk membayar gaji tenaga kontraknya. Ini juga memudahkan pemda karena tidak terjadi ikatan ataupun pemberian janji-jani politik.

"Pemda tidak akan kebebanan bila suatu saat masa kontraknya selesai dan ganti SDM lain. Kalau yang honorer K1 dan K2 kan sudah ada keharusan mengangkat mereka menjadi CPNS," tandasnya. (Esy/dikutip dari jpnn.com)

Read More

Sanggahan terhadap Data Honorer K2 Tergolong Sedikit

Sanggahan dari publik terhadap data honorer kategori dua (K2) masih rada sepi. Kalaupun ada honorer K2 atau pejabat pemda yang datang ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlahnya tidak sebanyak untuk kasus K1. Begitu juga surat-surat pengaduan yang masuk, tidak terlalu banyak.

"Masa sanggah untuk data honorer K2 sampai sekarang masing berlangsung. Ini karena banyak daerah yang tidak langsung mengumumkan listing data honorernya per 27 April lalu," kata Kepala Subagian Publikasi Biro Humas dan Protokol BKN Petrus Sujendro kepada JPNN, Kamis (23/5).

Meski tidak mengungkapkan angka pastinya, namun menurut Petrus, laporan dari pemda tidak terlalu banyak. Itupun beragam, ada laporan yang menyebutkan jumlahnya honorer K2-nya berkurang setelah uji publik dan diteliti BKD. Ada juga yang jumlah honorernya justru bertambah.

"Laporannya masih kita terima sampai saat ini dan diharapkan masa 21 hari yang diberikan bisa digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat," ujarnya.

Soal minimnya komplain, Petrus menduga karena listing datanya tidak diekspos terbuka oleh pemda. Akibatnya kesempatan masyarakat melakukan sanggahan makin tipis.

"Sebanyak 33 provinsi dan 524 kabupaten/kota plus instansi pusat memiliki honorer K2. Kalaupun data komplain yang masuk sedikit, hasilnya akan diuji dalam tes nanti. Setelah itu masih ada pengujian-pengujian berikutnya hingga kalau ada data yang dimanipulasi akan tetap ketahuan juga," tandasnya. (Esy/jpnn.com)

Read More

Banjir Tenaga Honorer K2 Selundupan

Menjelang seleksi pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2) menjadi CPNS melalui ujian tulis, jumlah mereka terus bertambah banyak. Pemerintah menduga ada gerakan menyelundupkan orang-orang non tenaga honorer K2. Tujuan mereka untung-untungan siapa tahu lolos menjadi CPNS.

Fenomena tenaga honorer selundupan ini mencuat dalam rapat dengar pendapat antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dengan Panitia Kerja (panja) tenaga honorer Komisi II DPR kemarin.

Sekretaris Kemen PAN-RB Tasdik Kinanto mengatakan jika jumlah tenaga honorer K2 per 13 Mei adalah 559.891 orang. Rinciannya adalah 59.723 orang di intansi pusat dan 500.168 orang di instansi daerah.

"Jumlah ini belum final. Karena kami terus menerima masukan-masukan dokumen tenaga honorer K2 yang baru," ujar Tasdik.

Dia mengatakan jika pemerintah tinggal diam, maka jumlah tenaga honorer K2 yang diselendupkan akan terus menggunung. Untuk itu dia mengatakan sedang menyusun angka batas atas jumlah tenaga honorer K2.

Read More

Kabar Tenaga Honorer k1 dan k2

Ada kabar yang bulan ini menerima SK CPNS yang berasal dari honorer k1.... ya bulan ini merupakan bulan terakhir penentuan Honorer K1 menjadi CPNS... kalau data tidak bermasalah semua akan lancar...

Nah gimana nih kabar Honorer k2.... yang pasti sekarang dalam kondisi seleksi publik dan pengecekan data ulang... maklum banyak instansi dan pemerintah daerah yang jumlah k2 nya banyak... nah yang lebih banyak dari kuota pensiun wah bisa meriang.... soalnya targetnya kan Zero Growth..

Jadi untuk Tenaga honorer K2 harap bersabar... maklum selain harus seleksi lagi masih harus menunggu juga validasi data... wo alah... tambah ribet... kasihan .... sabar ya... kabar terbarunya tambah 20% lho yang diangkat.... kabar burung...

Read More

Lolos Tes, Bukan Jaminan Honorer K2 jadi PNS

Info terbaru Untuk Ujian / tes tenaga honorer k2. BADAN Kepegawaian Negara (BKN) kerja keras. Belum kelar urusan pengangkatan honorer kategori satu (K1) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kini lembaga yang dipimpin Eko Sutrisno itu harus sibuk dengan urusan honorer K2.

Untuk honorer K1 sudah ditemukan, banyak sekali yang dokumennya tak memenuhi persyaratan. Bahkan, ditemukan honorer-honorer siluman.

Nah, apa permasalahan yang muncul dan bagaimana mengatasinya, berikut petikan wawancara wartawan JPNN.com, Mesya Muhammad dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno di Jakarta, Rabu (15/5).

Bagaimana penyelesaian honorer K1? Kan, ini sudah bulan Mei?

Penyelesaian honorer K1 sudah mendekati final. Saat ini sudah 27 ribu honorer K1 yang ber-NIP dari 29 ribu formasi yang ditetapkan. Memang ada dua ribuan yang belum kantongi NIP karena adanya kendala-kendala teknis, terutama kelengkapan dokumen. Banyak yang kita tolak berkasnya dan tidak diterbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) meski sudah lulus uji publik dan lolos quality assurance karena setelah diperiksa ternyata dokumennya palsu.

Contohnya SK-nya ternyata bukan ditandatangani oleh pejabat berwenang yang mengangkat honorer. Ada juga daerah yang sebelumnya dengan yakinnya menyodorkan data honorer, kemudian masuk ke pemberkasan akhirnya mundur sendiri karena tidak bisa melengkapi dokumen.

Bagaimana dengan sisa honorer K1 yang belum mendapatkan formasi?

Pemerintah memang menyiapkan kuota 71 ribu dan yang ditetapkan formasi baru 29 ribu. Selebihnya sekarang masih dalam proses audit tujuan tertentu. Anda tahu sendiri, awalnya audit tujuan tertentu (ATT) hanya di 32 instansi saja. Kemudian 12 instansi, dan sekarang sudah 20-an instansi. Yang sudah diselesaikan hasilnya oleh tim audit baru 32 instansi (daerah) saja. Lainnya masih dalam proses hingga saat ini. Namun kita harapkan hasil ATT 20-an daerah tersebut bisa selesai akhir Mei ini.

Hasil ATT 32 pemda itu seperti apa?

Read More

Disiapkan Puluhan Ribu Soal Tes CPNS

Test CPNS tahun ini akan berubah... so bagi kamu-kamu yang ingin ikut test CPNS harus segera mempersiapkan dengan test terbarus CPNS. Dimulai tahun ini penerimaan CPNS khususnya dari jalur pelamar umum akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Dengan demikian, masing-masing peserta akan mendapatkan soal berbeda-beda.

"Kita akan mengadakan tes CPNS selama empat bulan. Jadi tiap hari ada yang mengikuti tes sesuai formasi yang disediakan pemerintah," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo di Jakarta, Selasa (14/5).

Melalui sistem CAT, lanjutnya, peserta bisa melihat langsung lulus atau tidak. Sistem tes seperti ini juga tidak bisa direkayasa sebab sistem komputer yang akan langsung memeriksa jawaban tiap peserta.

Read More

Dokumen Palsu, Ribuan Honorer K1 Gagal dapat NIP

Ini kabar paling gress dan sangat mengagetkan bagi para tenaga honorer K2.... Ribuan K1 Gagal dapat NIP gara-gara dokumen palsu... ... ini berita lengkapnya :

Ribuan honorer kategori satu (K1) yang sudah dinyatakan memenuhi kriteria (MK) dan telah lolos quality assurance (QA) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) gagal mendapatkan nomor induk pegawai (NIP).

Pasalnya, setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pemeriksaan seluruh berkasnya, ditemukan banyak dokumen palsu. "Memang banyak honorer K1 yang sudah lolos uji publik, QA, kita coret dari daftar CPNS dan tidak berhak mendapatkan NIP," tegas Kepala BKN Eko Sutrisno yang ditemui JPNN di kantornya, Rabu (15/5).

Ia membeber data, dari kuota 71 ribu honorer K1, yang sudah mendapatkan formasi baru mencapai 29 ribu orang. Dari jumlah tersebut, ada 28 ribu honorer yang sudah diusulkan setiap instansi untuk pemberkasan. Namun yang sudah mengantongi NIP baru 27 ribu. gimana nih nasib yang tertinggal... kalau lengkap dokumen ya okelah...

"Hingga hari ini baru sekitar 27 ribu CPNS dari honorer K1 yang sudah ber-NIP. Lainnya belum karena masalah kelengkapan dokumen itu," terangnya. Dia menambahkan, dari 29 ribu formasi yang ditetapkan, ada 742 formasi yang tidak diisi oleh daerah. Ada dugaan hal tersebut lantaran daerah tidak bisa menyodorkan data-data otentik tentang honorer K1-nya. Apalagi BKN sebagai penyaring terakhir, sangat memperketat penerbitan NIP.

Read More

Honorer K2 Diangkat Bertahap dan Tunggu Hasil Uji Publik

Seperti biasa... kabar Honorer K2 Diangkat Bertahap dan Tunggu Hasil Uji Publik yang seringkali diupdate admin, dan isu terbaru pemerintah akan tetap menerapkan Zero Growth dimana ketika jumlah pensiun sekitar 100 maka pengangkatan CPNS hanya 100.. ini yang dikhawatirkan para honorer K2 yang masuk kuota 600 tapi pensiun didaerahnya cuman 100 (seperti didaerah tasik)... Btw semua itu memang harus ada kepastian.... oke kali ini info terbaru untuk Tenaga Honorer K2 sebagai berikut :

Pemerintah hanya memiliki waktu dua tahun untuk menuntaskan pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2). Upaya ini tidak mudah karena jumlahnya mencapai 600 ribu orang lebih. Pemerintah akhirnya memutuskan mengangkat mereka secara bertahap dan menunggu hasil uji publik.

Kepala Biro Hukum dan Humas (Karo Hukmas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) M. Imanuddin mengatakan, pihaknya optimis pengangkatan tenaga honorer K2 ini berlangsung lancar dan adil.

Dia mengatakan pengangkatan tenaga honorer K2 itu merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) tenang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. "Pengangkatan sejatinya sudah dimulai tahun lalu, yakni mengangkat yang tenaga honorer kategori 1 (K1) dulu," tandasnya. Untuk saat ini pengangkatan tenaga honorer K1 sudah beres dan tinggal menuntaskan urusan penerbitan NIP (nomor induk pegawai).

Read More

Honorer K2 Mulai Diproses, Honorer K1 Belum Beres

Ini dia info terbaru masalah honorer K2... sekarang ini mulai diproses.... Tim pusat sudah mulai memproses data honorer kategori dua (K2) dari sejumlah kabupaten/kota setelah melewati masa sanggahan publik.

Kepala Sub Bagian Publikasi Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Petrus Sujendro menjelaskan, data-data honorer K2 hasil perbaikan yang sudah disetorkan ke pusat itu dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

"Jadi, beberapa daerah memang sudah memasukan data perbaikan honorer K2. Proses selanjutnya, akan kita verifikasi lagi data itu," ujar Petrus kepada JPNN di Jakarta, kemarin (2/5).

Hanya saja, Petrus mengaku tidak hapal daerah mana saja yang sudah melakukan perbaikan data dimaksud.

Namun sebelumnya, Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat menyebutkan, daerah yang daftar honorer K2-nya sudah diprotes masyarakat antara lain Medan, Langkat, Simalungun, dan Serdang Bedagai. Itu data hingga awal April lalu.

Read More

Kemdikbud-PGRI Sepakat Tuntaskan Masalah Guru Honorer

Ada beberapa berita untuk masalah tunjangan profesi (turunnnya menyesuaikan Dapodik sehingga banyak guru yang bermasalah) dan penghentian pengeluaran NUPTK oleh kemdikbud yang dianggap salah oleh PGRI (karena masih banyak guru yang belum memiliki NUPTK). sedangkan untuk masalah honorer merupakan angin segar bagi para guru honorer.... berikut kutipan dari jpnn.com :

Audiensi antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh dengan para guru yang diinisiasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Selasa (30/4), menyepakati pembentukan tim guru honorer. Tim ini nantinya akan menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi guru honorer, mulai dari sistem rekrutmen hingga status kepegawaiannya.

Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo menyatakan, Kemdikbud hingga saat ini tak punya data valid tentang jumlah guru honorer. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan terkait status guru honorer.

"Data guru honorer yang dimiliki oleh kementerian belum bagus. Bahkan kementerian tidak memiliki data pasti jumlah guru honorer. Dari pertemuan tadi disepakati pembentukan tim untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dialami oleh guru honorer," kata Sulistiyo usai pertemuan dengan Mendikbud.

Sulistyo menegaskan, tim tersebut itu akan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendikbud. Dengan demikian tim tersebut bukan asal-asalan dan diharapkan dapat memberikan perbaikan dan keuntungan bagi para guru honorer ke depannya.

Read More