GURU

Berbagi menjadi Guru, Trainer, Motivator Untuk Masa Depan Negara yang lebih Gemilang

Media Pembelajaran

RPP Kurikulum 2013 TEMATIK Kelas 1 SD semester 1

TIP DAN TRIK CAT CPNS

Tip dan Trik CAT CPNS 2014

PENILAIAN KURIKULUM 2013

File Aplikasi, presentasi, penjelasan, software excel tentang Penilaian Kurikulum 2013

Pengumuman Hasil Test Honorer K2t

Setelah menunggu lama dan ditunda berulangkali akhirnya pengumuman hasil test honorer k2 bisa dilihat

11 November 2017

Akta 4 berganti Kuliah BI (berbagai Ilmu) di UT

Mungkin Akta4 sudah nggak dikenal lagi, maklum terakhir lulusan akta4 mungkin yang diakui hanya dibawah tahun 2008 ... setelah itu kalau mau jadi guru ya harus sekolah minimal 8 semester walau kamu sudah pernah kulian S1.

Karena itu pemerintah akhirnya meluncurkan program khusus lagi bagi mereka yang sudah S1 tapi masuk keguruan... agar tidak perlu lagi menempuh selama 8 semester atau kurang lebih 4 tahun tapi cukup menjalaninya dengan transfer 3 semester.

30 Juli 2017

Pembelajaran K13 Kelas 4 Tema 1 subtema 2

Kurikulum 2013 sudah mulai di implementasikan lagi di tahun 2016 dan 2017 ini secara bertahap. Di tahun 2016 tahap 1 (mereka yang sudah siap) di kleas 1 dan 4 yang selanjutnya di tahun 2017 mereka naik di kelas 2 dan 5 sehingga di tahun 2018 tahap 1 sudah semua. Berikutnya tahap 2 yang dimulai tahun 2017 ini.

Jadi pengimplementasian di setiap sekolah berbeda-beda tergantung kesiapan sekolah tersebut. Pemerintah mengharapkan ditahun 2020 semua sudah memakai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 revisi tahun 2016 menjadikan pelajaran Matematika dan penjasorkes keluar dari Tema. Jadi lebih terfokus

19 Juli 2017

LOWONGAN CPNS 2017

Akhirnya keluar juga pengumuman penerimaan CPNS 2017.Badan Kepegawaian Negara (BKN) merespons positif penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA). Formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang.

Lulusan cum laude (dengan pujian) sebanyak 468 orang, asal Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang. Mohammad Ridwan, kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, proses pengadaan CPNS dilakukan melalui tahapan (1) perencanaan, (2) pengumuman lowongan, (3) pelamaran, (4) seleksi, (5) pengumuman hasil seleksi, (6) pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS, dan (7) pengangkatan menjadi PNS.

BKN saat ini sedang menyiapkan infrastruktur pendaftaran CPNS online yang baru akan dibuka pada 1 – 31 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB melalui sscn.bkn.go.id. Diimbau masyarakat hanya percaya dengan informasi di website pemerintah. Masyarakat bisa memantau informasi hanya pada informasi yang tersaji pada website pemerintah dengan domain go.id. Khusus BKN, semua informasi akan dipusatkan (one stop service) pada web tersebut.

04 Juli 2017

AGMP VS PGRI ?

WAJIB DIBACA TUNTAS UNTUK PENGURUS DAN ANGGOTA PGRI
Oleh : Dr (Cand) Dudung Nurullah Koswara, M.Pd
(Ketua PGRI Kota Sukabumi)


PGRI Dalam Target, Waspadalah!!!

Sungguh kaget melihat begitu keras Ibu Ketua Umum PB PGRI berbicara “menghantam” Dirjen GTK dihadapan Mendikbud Prof. Muhadjir dan semua jajaran Kemdikbud. Terus terang saya melihat “serangan” Ibu Ketua Umum PB PGRI terhadap Dirjen GTK di sarangnya bagaikan induk ayam yang melindungi anak-anaknya dari bahaya pemangsa. Ibu Ketua Umum terlihat “emosional” dalam membela para guru, bagaikan seorang Ibu yang selalu memikirkan nasib anak-anak tercintanya.

Kesimpulannya Ibu Ketua Umum PB PGRI Dr Unifah Rosyidi benar-benar menumpahkan kekesalan terhadap birokrasi pendidikan setingkat Dirjen GTK. Bahkan diantara sejumlah argumen yang disampaiakn beliau katakan bahwa sesungguhnya Dirjen GTK adalah made in PGRI tetapi malah merepotkan PGRI dan banyak menyakiti guru. Dirjen GTK dibuat untuk memudahkan guru malah menyusahkan guru. Itulah “teriakan” Ketua Umum PB PGRI dihadapan Mendikbud dan jajarannya.

HUKUM GURU MEMBERI SANKSI MURID

Mungkin beberapa bulan yang lalu pernah mendengar kasus guru yang dituntut siswanya karena melakukan pemberian sangsi yang keras, nah ini Peraturan Pemerintah yg melindungi Guru dalam melaksanakan tugas nya adalah PP No. 74 tahun 2008 Hal ini perlu diperhatikan oleh Murid/Wali Murid, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT)

Adapun PP No. 74 tahun 2008 berbunyi Pasal/Ayat tentang guru :

21 Maret 2017

BIDAN PTT DIANGKAT CPNS

Tahun kemarin yakni tahun 2016 diiadakan test cpns khusus Bidan PTT seluruh Indonesia khususnya daerah tertinggal dan pinggiran. dotal keseluruhan Bidan PTT 43 ribuan... dinyatakan lulus semua, 39 ribu langsung diangkat CPNS sedangkan sisanya masih belum. 4.220 bidan PTT yang berusia di atas 35 tahun diarahkan untuk menjadi Pegawai Pemerintrah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengungkapkan, pengangkatan bidan PTT di atas 35 tahun tersebut menjadi PNS memang terganjal aturan. Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah 98/2000 tentang pengadaan PNS juncto PP 78/2013 dijelaskan, bahwa syarat PNS setinggi-tingginya berumur 35 tahun. Peraturan inilah yang sudah diajukan untuk dirubah oleh DPR yakni masuk Draft UU Tenaga Honorer, cuman sampai hari ini belum di putuskan oleh pemerintah.

Solusinya mereka tidak bisa diangkat menjadi PNS pemda, Persoalan tersebut pun sudah dibawa ke rapat terbatas di Istana bersama Presiden Joko Widodo. Dari hasil rapat tersebut, mereka diarahkan untuk menjadi PPPK daerah.

Saat ini, aturan terkait pengarahan ini tengah disusun sehingga bisa segera diterbitkan. Selama menunggu ini selesai mereka tetap bekerja dan mendapat gaji serta tunjungan seperti biasa.


Walau menjadi PPPK daerah, hak-hak dan tupoksi kerja para bidan PTT ini sama dengan bidan PNS. Bedanya hanya  tak ada jaminan pensiun yang diberikan.Kemenkes bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah berupaya agar para bidan yang nantinya menjadi PPPK ini mendapat jaminan hari tua. Usulan tersebut pun sudah mendapat sinyal positif dari presiden. Dalam kesempatan itu, Nila turut meluruskan isu menyesatkan yang berhembus soal kecurangan yang dilakukan Kemenkes dalam seleksi tenaga kesehatan PTT.

Dia menjelaskan, dari 43.310 tenaga kesehatan PTT yang mengikuti seleksi PNS, seluruhnya dinyatakan lolos seleksi. Hanya saja, saat pengumuman harus terganjal aturan yang harus dikomunikasikan dengan kementerian/lembaga terkait.

Memang tes dilakukan Juli 2016 dan diumumkan 2017. Dalam enam bulan tersebut, hasil seleksi sudah diserahkan ke KemenPANRB. Jadi tidak itu namanya dikeep agar yang usianya akan menginjak 36 tahun gugur demikian katanya. Selain itu, lanjut dia, perhitungan usia maksimum dilakukan saat yang bersangkutan mendaftar sebagai CPNS bukan saat pengangkatan

06 Maret 2017

KN-ASN Dukung Revisi UU ASN

Kali ini Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) melakukan kajian terhadap honorer, pegawai tidak tetap (PTT), dan tenaga harian lepas (THL). Dari kajian tersebut ditemukan ada 174 jenis jabatan profesi dalam empat bidang jenis tenaga.

Yakni, bidang kependidikan, kesehatan, administrasi/teknis dan penyuluh yang tersebar di 452 provinsi/kota/kabupaten di Indonesia. Kompetensi mereka teruji dengan masa kerja didominasi di atas sepuluh tahun serta pendidikan yang sesuai dengan jenis profesi yang ditempati demikian kata Ketua Presidium KN-ASN Mariani di Jakarta, Senin 6 Maret 2017

Pengesahan Revisi UU ASN pada 24 Januari 2017 menjadi RUU inisiatif DPR merupakan road map bagi penuntasan status kepegawaian serta kesejahteraan. Hal itu sekaligus kepastian hukum bagi pegawai pemerintah non-PNS yang telah bekerja di instansi negara. KN-ASN sangat mendukung revisi UU ASN. Karena hanya dengan jalan itu pegawai non-PNS (honorer, PTT, THL) bisa diangkat PNS. Apalagi kompetensi mereka sudah sangat teruji karena rata-rata sudah bekerja di atas sepuluh tahun demikian ‎tegas Mariani

30 Januari 2017

Draft UU Tenaga Honorer K2

Honorer kategori dua (K2) Jawa Barat siap menggeruduk Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mereka marah kepada Ketua KASN Prof Sofyan Effendy yang meminta Presiden Joko Widodo menolak revisi UU ASN yang menjadi hak inisiatif DPR. ‎Honorer K2 Jawa Barat siap mendatangi Kantor KASN di Jakarta menyangkut perbuataan seorang profesor yang merendahkan martabat honorer.

Demikian kata Korwil Forum Honorer K2 Indonesia Jawa Barat Imam Supriatna pada sebuah media Ketua KASN sepertinya pura-pura tidak tahu tentang pengabdian K2 yang tulus membentuk manusia Indonesia berahlak mulia walaupun penghasilannya jauh antara bumi dan langit, dibanding profesor yang pasti pendapatannya selangit. Seandainya profesor punya anak yang menjadi honorer, saya yakin pak profesor kemungkinan tidak akan mengatakan hal seperti itu, seharusnya juga melihat pengabdian honorer k2 yang sudah 10 sampai 20 tahun.

 Meski statement Prof Sofyan bertentangan dengan keinginan honorer K2 untuk segera diangkat menjadi CPNS, revisi UU ASN akan tetap jalan. Presiden Jokowi juga diyakini akan memihak kepada rakyat kecil. Berita beberapa hari yang lalutentang Ketua KASN Berharap Presiden Tolak Revisi UU ASN, Kalau hanya seorang Prof Sofyan Effendy yang menolak revisi UU ASN, ‎honorer k2 optimistis presiden akan tetap melihat dan menghargai pengabdian kami sehingga pantas untuk diangkat menjadi PNS. Mohon maaf Pak Prof, hidup ini hanya sementara. Jangan merasa pintar, di atas langit masih ada langit, begitu katanya.

06 Desember 2016

HARAPAN HONORER K2 UNTUK DIANGKAT CPNS MUNCUL KEMBALI !

Baleg DPR (sebanyak 10 fraksi) menyatakan setuju revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadikan usul inisiatif dewan. Revisi UU ASN itu nantinya mengakomodir pengangkatan seluruh honorer, PTT, maupun non kategori, menjadi CPNS. Para honorer pun bertekad untuk mengawal revisi tersebut hingga disahkan menjadi UU.

Mereka akan tetap mengawal pembahasan revisi UU ASN. Karena sudah separoh jalan, jadi tidak boleh dibiarkan. Seluruh honorer maupun non honorer harus berjuang dan terus mengawal ini demikian tegas Ketum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titik Purwaningsih kepada sebuah media.

12 November 2016

PEMANGKASAN APBD BERDAMPAK PADA HONORER

Beberapa Kabupaten dan kota di Indonesia mulai kebingungan dalam menggaji para honorer, maklum gaji mereka masuk dalam APBD sedangkan keuang yang masuk tidak sesuai yang diperkirakan sehingga gaji para honorer tidak bisa dikeluarkan karena mempetnya anggaran.

27 Oktober 2016

FULL DAY SCHOOL / FDS

BAnyak sekali sekolah khususnya di pendidikan tingkat dasar (SD maupun SMP) mulai merasa resah dengan bergulirnya kabar penerapan masuk sekolah hanya 5 hari dalam seminggu dan 1 hari minimal 8 jam atau biasa disebut full day school. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menyosialisasikan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang lebih dikenal masyarakat sebagai full day school (FDS) ini rencananya diberlakukan bertahap ‎mulai 2017 hingga 2020.

Perlu diketahui pula menurut‎ ‎Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kemendikbud Poppy Dewi Puspitasari, delapan jam itu tidak diisi semuanya dengan belajar, Anak-anak tidak belajar delapan jam seharian. Mereka ada kegiatan ekskul atau lainnya. Jadi waktu anak tidak terbuang percuma demikian kata Poppy di Jakarta, Kamis (27/10).

Agar anak tidak jenuh, lanjutnya, guru dilarang memberikan pekerjaan rumah. Kalaupun ada tugas, anak-anak bisa menyelesaikannya di sekolah. Jadi anak-anak dan guru akan punya waktu santai dengan keluarga setiap Sabtu Minggu. Karena sekolahnya hanya sampai Jumat walau dalam 5 hari itu terasa agak lama setiap harinya karena sudah terbiasa sekitar 5 jam / hari.

Kalau dilihat untung ruginya sebnarnya tergantung sudut pandang saja, disalah satu sisi yang suka dengan penerapan full day school / FDS ini juga tidak sedikit, penerapannya saja yang harus diatur shingga tidak membuat siswa dan orang tua kelabakan. Siswa juga akan berkurang kegiatan bermainnya dimana sekarang mainnya hanya pegang handphone / gadget... kalau yang sudut pandang tidak suka alasan utamanya pasti takut anaknya sakit atau kelelahan. Memang dalam sebuah kebijakan pasti ada pro dan kontra... so kita pasti juga tahu pemerintah mau menerapkan pasti melakukan studi kasus dan lainnya.

10 Oktober 2016

REVISI ASN UNTUK HONORER K2

Dari beberapa media di Indonesia ada perkembangan yang ok buat honorer k2 sisa. Yap .. beberapa honorer kategori dua (K2) memadati ruang balkon Komisi II DPR RI. Mereka semua mengawasi langsung rapat kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur dengan Komisi II DPR RI, Senin (10/10). Honorer K2 yang datang tidak hanya di wilayah Jabodetabek. Dari Sumsel, Lampung, Jabar, dan Jateng pun ikut.

Mereka ingin tahu langsung bagaimana rencana pemerintah terhadap revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena revisi ini sangat penting bagi pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, demikian ujar kata Syahrial, korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Sumsel kepada sebuah media. Harapan honorer K2 maksimal dua kali masa sidang plus satu pembahasan revisi ASN sudah selesai. Dan, sudah tertuang dengan hitam di atas putih sebagai bentu dasar hukum K2 diangkat PNS

Korwil FHK2I Jabar Iman Supriat‎na mengatakan kalau tidak diawasi honorer K2, pemerintah tidak akan serius menyelesaikan masalah mereka. Masalah honorer K2 ini sangat lama, dan gonta-ganti menteri belum ada titik terangnya demikian ucapnya. Hanya satu keinginan honorer K2, revisi UU ASN segera dituntaskan sehingga pengangkatan CPNS bisa dimulai meski secara bertahap. Semoga inilah jalan terang honorer k2 sisa yang masih belum terselesaikan.

06 Oktober 2016

MENGISI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Kalau 2 - 5 tahun yang lalu di setiap tahun sekolah disibukkan mengisi PADAMU, nah sekarang padamu sudah ditarik oleh kemenag untuk mengatasinya maka LPMP membuat aplikasi baru yakni Penjaminan Mutu Pendidikan, dimana program aplikasi ini tersambung dengan DAPODIK yang selama ini sudah terbiasa digunakan para operator.

Terus bagaimana sih isi dari PMP ini, oh iya kalau instalnya ya dalam komputer itu harus ada DAPODIK nya terlebih dahulu baru instal PMP, database harus terhubung dengan cara mencoba mengambil data DAPODIK dari aplikasi PMP yang telah dinstall, apabila tidak bisa ya ulangi lagi saja instal dari awal.

Oke selanjutnya untuk pengisian awal dimana account default pertama adalah milik operator sekolah, dan isiannya otomatis sekolah, kalau mau isi account ya silahkan tukar account PTK maupun mau isi siswa ya tinggal pilih siswa.

PMP ini bertujuan untuk mendata yang masih belum tercover secara maksimal dalam DAPODIK dan sangat diperlukan oleh LPM dalam rangka meningkatkan Pendidikan di Indonesia. Pastinya para operator lah yang akan kembali berjibaku mengisi nya. Selamat mengerjakan ya mbak dan mas operator... semangat... sekolah pastikan memperhatikan kalian.

15 September 2016

NASIB GURU HONORER DI SMA / SMK

Kabar ini mungkin menjadi kabar yang menyedihkan bagi guru honorer. Pelimpahan kewenangan bagi guru SMA / SMK ke propinsi menjadi hal yang ditakutkan. Bagi mereka yang sudah PNS mungkin tidak masalah, tapi bagi mereka yang honorer ini akan menjadi maslaha, maklum diseleksi kembali, dan disesuaikan keperuntukannanya.

Di beberapa propinsi di Indonesia sudah melakukan, dan ada juga yang sudah selesai, tapi untuk guru honorer nanti dulu, maklum kebijakan akan berbeda. Kebutuhan akan guru honorer disesuaikan lagi sehingga tidak langsung otomatis guru honorer tersebut tetap bisa bekerja. Semoga Pemerintah lebih mengakomodir guru honorer yang benar-benar dibutuhkan saat ini, dan yang terlanjur jadi guru honorer kalau tidak tetap tempatnya mungkin bisa dialihkan disekolah yang membutuhkan.

Sekarang ini memang beberapa guru banyak yang pensiun, nah beban mengajar mereka tidak ada yang mengganti karena terkait moratorium Penerimaan PNS 5 tahun kedepan. JAdi yang pensiun siapa yang ganti ya ? akhir nya para honorer lah yang diambil, dengan kualifikasi yang memenuhi tanpa ada seleksi. Semoga honorer lebih diperhatikan, selain bebean mengajar sama perbedaan gajilah yang membuat mereka berbeda ....

09 September 2016

Guru Pembelajar

Beberapa hari belakangan ini ramai para guru membicarakan UKG, kali ini bukan pelaksanaan UKG tapi bagaimana hasil UKG dan tindak lanjutnya. bagi mereka yang nilai kesalahan / tidak memenuhi lebih dari 6 maka akan dilakukan tatap muka dan online pengerjaan. Sedangankan tidak memenuhi 5-3 langsung secara online. kalau diatas itu diharapkan menjadi pendamping bagi mereka yang nilainya minim.

Guru kembali dipusingkan masalah ini lagi... maklum hampir 50% usia guru PNS sudah diatas 45 tahun sedangkan Guru pembelajar ini tatp muka plus online...  benar-benar membuat merka berdebar bin pusing. Kalau para guru muda sih bisa mengikuti. Ya mo bagaimana lagi... demi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Kalau mau registrasi guru pembelajar silahkan deh klik gambar dibawah ini :


nah kalau mau login bisa dan melihat data keseluruhan + hasil + materi onlie silahkan masuk ke akun sendiri bisa klik gambar di bawah ini :