Honorer Kategori II Dites Sebelum jadi PNS

Seperti yang sudah diberitakan berula-ulang dan pernah juga ditulis di blog ini bahwa honorer kategori II yang tidak dibiayai APBD dan APBN akan dilakukan test sebelum bisa diangkat menjadi PNS. Walau kemungkinan rawan akan suap dan lainnya ya apa salahnya lah...... berikut berita yang dikutip di JPNN.com hari ini :

Pemerintah akan menerapkan tes seleksi kepada seluruh tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Abubakar mengatakan, tes seleksi mencakup materi akademik kompetensi minimal.

“Jadi harus dites dulu, terutama guru. Karena sebagian besar guru itu masuknya tidak melalui tes. Ada syarat kemampuan penguasaan materi guru dan pengetahuan umum. Ada kompetensi dasar dan ada kompetensi bidang,’ ungkap Azwar usai menemui Ketua PB PGRI dan perwakilan guru honorer di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (21/2).

Dalam pelaksanaan tes seleksi ini, pemerintah akan menggandeng sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN). Antara lain, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Azwar menjelaskan, proses tes seleksi ini akan dikoordinasi oleh sepuluh PTN tersebut. Sehingga, pelaksana tes ini tidak lagi Pemerintah Daerah (Pemda), melainkan ditangani oleh pemerintah pusat atau nasional.

“Selain tes seleksi, tenaga honorer yang kita angkat ini juga harus bersedia untuk ditempatkan di tempat yang kosong. Banyak tenaga honorer saat ini tidak mau dipindah, dan hanya mau menempati tempat yang sudah penuh (di kota). Jujur saya katakan, guru ini hitungannya sudah lebih, kita sudah mengalahi Jepang, tapi mengajarnya masih delapan jam, ini belum efektif. Kita minta kesediaan dari guru yang diangkat mau ditempatkan sesuai dengan kebutuhan,” tukasnya.

Lebih jauh Azwar menambahkan, saat ini ada sekitar 600 ribuan tenaga honorer dari semua bidang yang siap diikutkan tes seleksi dan dilakukan secara bertahap. Namun begitu, Azwar menyebutkan bahwa penghasilan (gaji) tenaga honorer berasal dari non APBN dan APBD.

Di luar jumlah itu, juga ada sekitar 160 ribuan orang tenaga honorer yang siap diangkat untuk menjadi PNS. Akan tetapi, tenaga honorer ini pendataannya sudah selesai dan tidak perlu lagi mengikuti tes seleksi.

“Oleh karena itu, untuk 600 ribuan yang non APBN dan APBD tersebut, datanya akan kita ricek lagi. Awalnya kita minta jumlah saja namun nanti kita minta namanya siapa, dimana asalnya, sejak kapan. Biar jelas. Saya berprinsip honorer ini akan diperhatikan bukan karena alasan kemanusiaan tapi juga harus mempunyai kemampuan minimum. Kita kan menggunakan uang negara untuk membayarnya. Maka itu, kita yang paling penting kita juga tidak menutup kesempatan untuk anak-anak yang masih fresh,” paparnya.

Read More

Hari Ini Finalisasi RPP Honorer jadi PNS

Mengajukan sesuatu ke pemerintah tidak harus berdemo... tapi kalau memang diperlukan tidak apa-apa yang penting berjalan tertib. Tidak sia-sia aksi demonstrasi 20 ribu lebih guru honorer anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di depan Istana Kepresidenan, Senin (20/2). Hari ini, sepuluh perwakilan PGRI diminta ikut rembukan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistyo menjelaskan, aksi demonstrasi ribuan guru ini benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa. Sebenarnya dia sudah menghimbau kepada para guru untuk tidak demo. "Tapi upaya pengangkatan honorer ini sungguh kebangetan," kata Sulistyo. Sebab, RPP ini sejatinya sudah bisa disahkan sejak 2009 silam.

Sulistyo menjelaskan, penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat minim. Bahkan dia mengatakan, ada salah satu menteri yang berpidato kemana-mana yang isinya justru menyalahkan guru honorer sendiri. "Ya masak pantas ada menteri yang ngomong siap suruh jadi honorer. Sudah tahu gajinya Rp 200 ribu per bulan," kata Sulistyo sambil mewanti-wanti nama menteri yang bersangkutan tidak dikorankan.

Menteri tadi, kata Sulistyo, juga menggunjing para guru honorer tidak memposisikan diri layaknya buruh industri. Pada intinya, guru merupakan sebuah profesi. Jadi, para honorer tidak perlu menuntutu upah layaknya buruh pabrik.

Di tengah kegelisahan sejumlah guru honorer itu, untungnya bisa sedikit terobati. Tepatnya setelah mereka kemarin sore diterima oleh Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Julian Aldrin Pasha, juru bicara presiden. "Dari Kemendikbud diwakili wakil menteri bidang pendidikan. Tapi datangnya telat," ucap Sulistyo.

Hasil dari pertemuan tersebut, hari ini sepuluh perwakilan PGRI diundang untuk ikut rembuk dalam finalisasi RPP pengangkatan tenaga honorer. Pertemuan pembahasan finalisasi ini direncanakan sore nanti (21/2) di kantor Kemen PAN-RB.

Sulistyo menjelaskan, upaya Kemen PAN-RB yang bersedia mengajak perwakilan guru honorer anggota PGRI harus disambut baik. Dengan cara ini, perwakilan honorer bisa ikut menyumbangkan aspirasinya. Langkah ini, kata Sulistyo, bisa menghindari adanya persoalan pelik pasca penandatanganan RPP pengangkatan honorer oleh Presiden SBY.

Selama ini, Presiden SBY memang beralasan tidak segera mengesahkan RPP tersebut karena diliputi kecemasan. Orang nomor satu di republik ini tidak mau ada polemik yang tambah pelik setelah pengesahan RPP tadi. Sehingga, dia meminta Kemen PAN-RB dan kementerian terkait lainnya untuk merumuskan lebih bagus lagi RPP itu.

Jika hari ini finalisasi RPP itu benar-benar rampung, dijadwalkan Kamis draf RPP bisa dimasukkan ke Sekretariat Negara (Sesneg). Sulistyo mendapatkan bocoran jika sudah masuk ke Sesneg, RPP ini akan dibawa di rapat terbatas. Rapat ini akan diikuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemen PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Sesneg. "Tidak perlu menunggu sampai April," ujar Sulistyo.

Sebelumnya memang sempat muncul kabar jika Kemen PAN-RB memasang target finaslisasi RPP pengangkatan honorer April mendatang.

Di tengah kabar baik ini, Sulistyo menghimbau para tenaga honorer di daerah. Dia menyerukan supaya para tenaga honorer, baik guru maupun tenaga lainnya, untuk tidak menyetor uang ke bupati atau walikota. Dia menegaskan jika pengangkatan ini murni rencanan negara dan tidak dipungut biaya. "Meski yang datang itu tim sukses bupati atau walikota, jangan mau memberi uang," kata dia.

Selama ini, Sulistyo mengatakan ada laporan jika setiap honorer diminta Rp 40 juta untuk bisa ikut validasi dan verifikasi. Jika tidak menyetor upeti itu, nama para honorer akan dicoret. Sehingga, tidak bisa mengikuti tahap validasi dan verifikasi. (wan)dikutip dari JPnn.com

Read More

Harapkan Kesejahteraan, Guru Honorer Ingin Diangkat Jadi PNS

Mungkin inilah yang harus dilakukan para tenaga honorer di sekolah negeri. 500 guru honorer dari seluruh Indonesia berduyun-duyun mendatangi Istana Presiden Mereka meminta SBY untuk segera menandatangani pengangkatan mereka menjadi PNS.

Dalam aksinya di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (20/2/2012), mereka membentangkan spanduk bertuliskan antara lain 'PNS Yes, Honorer No' dan 'SBY Pembual'. Mereka juga membawa poster bertuliskan antara lain 'Wahai SBY, Mana Janjimu. Inga-inga!'.

Para guru honorer tersebut mengenakan baju coklat PNS dan batik PNS. Mereka juga menggunakan ikat kepala berwarna merah dengan tulisan 'Honorer Mumet'. Meski ada demo ratusan guru honorer, lalu lintas sekitar Istana tidak macet. Hal ini karena aksi para guru tersebut tidak memakan badan jalan.Ratusan Polisi berjaga-jaga. Bus TransJakarta juga beroperasi seperti biasa.

Apa perlu seluruh guru honorer berdemo ke Jakarta.... tapi perwakilan aja.... kalau nggak di demo pemerintah nggak dengar... dan kalau demonya nggak ramai apalagi... paling dijanjikan.. ingat PP ini harusnya sudah ditanda tangani oktober 2011a buktinya molor... wah kalau nggak di demo untuk mengingatkan janji mereka bisa lupa ... kasihan tenaga GTT....

Read More

PROGRAM BEASISWA

Bagi kamu para siswa-siswi SMA / SMK yang akan lulus dan sekarang ini sedang bersiap-siap menghadapi UNAS mau mencari Beasiswa untuk pendidikan selanjutnya ? Program beasiswa ini terbuka bagi siapa saja dan tersebar di seluruh dunia, apalagi di Indonesia juga lho ! seperti ITS, ITB, UI, Unair dan lainnya. Pasti kebingungan apalagi yang memiliki dana yang sedikit, nah solusinya beasiswa penuh dari GE Company.

So jangan sampai kamu putus sekolah padahal memiliki nilai akademik yang oke dan memenuhi persyaratan, jangan takut untuk ikut program beasiswa kuliah di Universitas baik dalam maupun luar negeri. Klik disini untuk masuk dan melihat-lihat siapa saja yang menjadi alumni... maupun masih dalam proses beasiswa selama pendidikannnya di Perguruan tinggi.

Oke kunjungi langsung deh di GE FOUNDATION SCHOLAR-Leader Program.

Read More

Cara Mendapat NUPTK

Cara Mendapat NUPTK ada beberapa, berikut ini sedikit tips agar bisa mendapatkan NUPTK dengan cepat. cara mendapat NUPTK ini tidak berlaku bagi guru yang masuk di Sekolah Negeri, kalau di swasta cepet.

1. Untuk mendapatkan NUPTK harus memiliki masa kerja minimal 2 tahun, pendidikan minimal SMA/ SMK untuk guru PAUD/TK, S1 untuk SD-SMA.
2. Isi Form NUPTK, lengkapi data (Fotokopi ijasah)
3. Data disetorkan ke Dinas pendidikan kabupaten / kota
4. NUPTK akan keluar periodik setiap 2 kali setahun (cek terus apabila belum keluar segera tanyakan ke pihak terkait.

Bagi yang belum 2 tahun gimana ? minta saja keteman-saudara-tetangga yang sudah bekerja di TK / PAUD... biasanya lebih mudah. Bagi GTT Sekolah negeri lebih baik mengajukan NUPTK lewat sekolah swasta (mengajar paruh waktu). Oke itu cara mendapatkan NUPTK dengan baik. emang ada yang nggak baik...?! tanyakan saja ke guru-guru senior.. heheheheh

Read More

PP Honorer jadi CPNS Ditenggat April

Ancaman boikot Guru Honorer saat UNAS akhirnya langsung mendapat perhatian dari DPR dan Pemerintah. Untuk langkah yang dilakukan Pemda yang Punya Lebih 200 Honorer Dicurigai karena dimungkinkan untuk memanipulasi Pemerintah dan DPR RI memutuskan akan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap instansi pusat maupun daerah yang memiliki lebih dari 200 tenaga honorer tertinggal kategori satu.

Langkah serupa juga dilakukan terhadap instansi pemerintah yang data honorernya mendapat laporan pengaduan secara tertulis, baik yang disampaikan kepada presiden, wakil presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Disinyalir terdapat indikasi rekayasa ataupun manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan oleh sejumlah instansi pemerintah kepada BKN,” ujar Menpan-RB Azwar Abubakar dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (13/2).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi itu, DPR RI juga mendesak pemerintah agar dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS menjadi PP, paling lambat April 2012 dan selanjutnya dilaporkan kepada Komisi II DPR. U

Untuk itu, Kemenpan-RB bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta BKN diminta segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah secara tepat dan akurat.

"Pemerintah harus menyelesaikan RPP Honorer Tertinggal paling lambat April. RPP ini sudah terlalu lama molor," tegas Taufik. Terkait dengan RPP honorer, Azwar mengatakan, saat ini pihaknya telah menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk diproses lebih lanjut menjadi PP.

Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno mengemukakan, dari 152.130 tenaga honorer kategori I, hampir semuanya telah divalidasi dan diverifikasi. Hasilnya, hingga 31 Desember 2011 sebanyak 72.569 memenuhi kriteria (MK), dan 77.891 orang tidak memenuhi kriteria (TMK).

Sedangkan tenaga honorer kategori II yang telah sampai BKN per 31 Mei 2011 berjumlah 633.824 orang. Jumlah ini mengalami penambahan data kategori I sebanyak 8.956, sehingga jumahnya menjadi 642.780 orang. Mereka terdiri dari tenaga honorer di instansi pusat sebanyak 84.996 orang, dan di daerah mencapai 577.784 orang.

Berdasarkan data Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, jumlah kekuatan PNS saat ini (bezzeting) per 31 Desember 2011 sebanyak 4.570.818 PNS. Mereka bekerja pada instansi pusat sebanyak 925.848 dan 3.644.490 bekerja pada instansi daerah. Sedangkan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 116.726, yang tersebar di instansi pusat sebanyak 23.152 dan di instansi daerah sebanyak 116.726. Dengan demikian kalau hingga akhir 2012 tidak ada rekrutmen CPNS maka jumlah keseluruhan jumlah PNS menjadi 4.457.092.

Read More

UJIAN KOMPETENSI PRA SERTIFIKASI 2012

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pra Sertifikasi Tahun 2012 akan Diadakan pada hari Sabtu, 25 Feb 2012. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pra Sertifikasi Guru Tahun 2012 ini akan dilaksanakan serentak pada hari Sabtu, 25 Februari 2012, jumlah peserta uji kompetensi dibagi menurut program studi calon peserta uji kompetensi pra sertifikasi guru tahun 2012 dengan alokasi peserta setiap kelas 20 (dua puluh) orang.

Lokasi pelaksanaan ujian menggunakan kelas pada satuan pendidikan yang memenuhi syarat di kecamatan ibu kota kabupaten / kota. Dinas Pendidikan supaya melakukan sosialiasi /publikasi/informasi kepada guru di wilayah masing-masing. Untuk Jawa Timur total peserta (insya Alloh) = 43.124 orang.

Mau tahu soalnya nanti apa saja... kisi-kisi soal Uji Kompetensi Pra Sertifikasi Tahun 2012 bisa diunduh di sini, atau bisa langsung ke website LPMP (http://www.lpmp-jatim.org) dengan menu di sebelah kiri dengan tulisan Kisi-kisi Uji Kompetensi awal. Lalu lihatlah sesuai dengan kebutuhan .... pilih sesuai jurusan contoh Guru SD, atau guru bidang ....

Baru tahun ini lho mau ikut sertifikasi tapi diseleksi dulu yaitu Ujian KOmpetensi Pra Sertifikasi 2012, jadi lebih terseleksi dan nanti nilai akan diurut dari yang tertinggi dan sampai terendah, demi kualitas semua harus mengikuti ini kalau ingin disebut sebagai guru profesional.

Read More

ANCAMAN BOIKOT SANG GURU HONORER

Mungkin Pemrintah memang harus diprotes dengan keras.... mulai dari buruh.. lokasi pertambangan... kalau berunding kebanyakan pemerintah masih tidak menggubris dengan cepat paling ya nyantai aja.... kali ini ancaman datang dari Pegawai Honorer pemberkasan baik kategori I maupun honorer kategori II yang bertugas sebagai guru, penjaga sekolah, tenaga medis.

Ujian Nasional (Unas) 2012 yang tinggal dua bulan lagi terancam buyar. Penyebabnya bukan disebakan keterlambatan distribusi soal. Tetapi, 20 ribu honorer guru dan tenaga kependidikan mengancam boikot gebyar tahunan ini.

Mereka menuntut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan honorer tidak boleh lama-lama ngendon di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Ancaman boikot Unas ini keluar dari Dewan Kehormatan Honorer Indonesia (DKHI). Organisasi tenaga honorer yang berbasis di Semarang itu memberikan toleransi hingga bulan depan kepada Kemen PAN-RB untuk memasukkan RPP pengangkatan honorer ke Sekretariat Negara (Setneg). "Jika Maret dimasukkan ke Setneg, perkiraan kita bulan itu juga akan disahkan presiden," kata Ketua Umum DKHI Ali Mashar, Minggu (12/2).

Sebaliknya, jika tidak ada tanda-tanda iktikad baik dari Kemen PAN-RB untuk memasukkan RPP itu ke Setneg, maka Ali mengatakan tidak bisa membendung seruan mogok kerja masal rekan-rekannya sesama honorer menjelang dan selama unas.

Dia mengatakan, saat ini anggotanya ada 30 ribu tenaga honorer. Dimana 20 ribu diantaranya adalah guru dan tenaga kependidikan. Sisanya adalah tenaga medis dan administrasi di kantor pemda.

Ali yang juga menjadi tenaga honorer bagian administrasi di sebuah SMK di Kabupaten Semarang itu mengatakan, selama ini gelaran unas paling banyak melibatkan honorer. "Terutama bagian administrasi," katanya.

Ali mencontohkan, di sekolahnya ada 15 tenaga administrasi dan tenaga kependidikan, satu diantaranya adalah PNS. Dia menyebutkan unas tidak akan berjalan jika hanya ada 1 tenaga administrasi PNS yang bekerja.

Keterlibatan tenaga kependidikan honorer dalam unas tidak hanya tenaga administrasi saja. Mulai dari penjaga keamanan, tukang kebun, tukang bersih-bersih sekolahan, hingga penjaga malam terlibat dalam unas. Ali mencontohkan, andai kata ada satpam mogok, pasti ketertiban lingkungan sekolah saat unas terganggu.

Contoh berikutnya jika tukang bersih-bersih sekolah yang masih honorer juga mogok kerja. "Banyangkan apakah peserta unas bisa nyaman mengerjakan ujian jika sekolahnya kotor. Apalagi kamar mandinya bau karena tidak ada yang membersihkan," terang Ali.

Ancaman paling banter muncul manakala seluruh tenaga administrai atau tata usaha (TU) honorer. Sebab, kata Ali, selama ini peran TU atau tenaga administrasi yang didominasi honorer, cukup sentral menjelang, selama, dan pasca unas.

Di antaranya sebelum unas tugas mereka adalah mengentri daftar tetap nama-nama peserta unas. Selanjutnya menerima nomor peserta lalu disebar ke siswa dan ditempel ke meja-meja peserta.

"Mana mungkin guru yang menempel nomor soal itu. Apalagi apa mungkin peserta unas sendiri yang menempelnya, pasti kacau," jelas dia. Ali menandaskan gerakan mogok kerja menjelang, selama, dan setelah unas ini sudah kompak disuarakan honorer di sekolah negeri dan swasta.

Mumpung unas masih akan dilangsungkan pertengahan April mendatang, Ali mengingatkan pemerintah masih punya waktu untuk lebih memperhatikan nasib honorer.

Sebelumnya, dia sudah khawatir jika rencana pengangkatan langsung 76 ribu tenaga honorer kategori 1 (digaji APBN atau APBD) batal. Sebab, RPP yang melandasi pengangkatan tersebut ditolak Setneg dan dikembalikan lagi ke Kemen PAN-RB.

"Sejatinya kami tidak ingin mengorbankan siapapun. Tetapi nasib kami sendiri sampai sekarang tidak jelas," pungkas Ali. dikutip dari JPNN.com . Gimana nih pemerintah... mau demo... kalau memang tenaga honorer tidak bermanfaat ya jangan dipakai sajalah... tapi sekarang ini tenaga honorer merupakan tulang punggung.... coba saja lah....

Read More

67 Ribu Honorer Kategori I Gagal CPNS

Bagi yang pernah membaca di blog ini tentang pupusnya harapan PENGANGKATAN HONORER KATEGORI 1 & 2, maka hari ini di koran-koran mulai terkuak sedikit harapan walau tertunda. Perkembangan terbaru keberadaan RPP ini dipaparkan oleh Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasojo. Guru besar Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan memang draf RPP masih di kantornya. "Sudah kami masukkan ke Setneg. Tapi dikembalikan lagi untuk dilakukan pengkajian," kata dia. Namun, dia enggan merinci bentuk kajian yang diharapkan Setneg tersebut.

Eko mengatakan, tindak lanjut dari pengembalian draf RPP tersebut adalah, pihaknya segera menggelar rapat pertemuan dengan jajaran kementerian yang berkepentingan dengan pengangkatan tenaga honorer ini. Diantaranya adalah Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), serta Kemenkes (Kementerian Kesehatan).

Agenda utama dalam pertemuan ini adalah menindaklanjuti masukan-masukan dari Setneg. Eko juga mengatakan, dalam pertemuan ini akan dilakukan pembahasan tentang verifikasi ulang data honorer yang akan diangkat menjadi CPNS. Khususnya untuk honorer K1.Dan ada kabar jika kuota honorer K1 67 ribu bakal menyusut akibat verifikasi ulang ini. Sebab, dalam penyusunan ini ditemukan praktek penggelembungan data honorer K1. Diperkirakan, nantinya jumlah honorer K1 menyusut menjadi 42 ribu.

Eko belum berkomentar terkait rencanan verifikasi ini. Dia mengatakan, masih menunggu pertemuan lintas kementerian tersebut untuk membahas lebih lanjut rencana verifikasi ulang ini. Diantara pos tenaga honorer yang diperkirakan banyak mengalami perubahan adalah di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Khususnya di pos tenaga sipir. Sementara kouta pengangkatan tenaga honorer guru dan tenaga medis bakal mengalami penyusutan setelah verifikasi tadi.

Menurut Eko, pihak Kemen PAN dan RB cukup serius menyelesaikan pembahasan RPP ini. Dia mengelak jika disebut Kemen PAN dan RB terus mengulur waktu dan tidak pro aktif dalam menyelesaikan proses pengesahan RPP ini. Dia menjelaskan, setelah revisi rampung dan perbaikan lainnya beres draf RPP ini akan segera dimasukkan ke Setneg.

Di bagian lain, Dewan Koordinator Honorer se-Indonesia (DKHI) terus memantau perkembangan penuntasan draf RPP tenga honorer. "Hampir seminggu sekali kita pantau perkembangannya," ujar Ketua Umum DKHI Ali Mashar. Dia mengatakan, sekitar 30 ribu anggota DKHI seluruh Indonesia sampai saat ini masih cemas terkait penuntasan pengesahan RPP itu.

Pria yang menjadi tenaga honorer K2 sebagai tenaga administrasi di sebuah SMK di Kabupaten Semarang itu menjelaskan, pemerintah sangat lambat dalam menuntaskan RPP tenaga honorer ini. Pemerintah mereka sebut lambat karena sejatinya pertengahan 2010 RPP tenaga honorer ini sudah tuntas.

Setelah mengikuti sekian lama perjalanan pembahasan RPP tenaga honorer ini, dia mencoba mengurai sedikit kronolgi pembahasan RPP itu. Menurut Ali, draf RPP sejatinya sudah dimasukkan Kemen PAN dan RB ke Presiden SBY awal Agustus 2011 silam. Selanjutnya Presiden SBY membawanya dalam pembahasan sidang kabinet bidang Politik Hukum dan Keamanan pada 2 Agustus 2011.

Kala itu, dalam sambutannya SBY menyatakan jika RPP tentang pengankatan tenaga honorer menjadi CPNS menjadi perhatian banyak kalangan. SBY meminta pengangkatan tenaga honorer harus direncanakan dan dikalkulasikan dengan tepat dan benar. "Saya sendiri setiap saat mendapatkan pesan melalui dari SMS saudara-saudara kita di seluruh tanah air tentang ini," ujar SBY dalam sambutannya.

Ali mengatakan, permintaan SBY supaya pengangkatan honorer harus direncanakan dan dikalkulasikan dengan benar dan tepat tadi akhirnya berujung pada perbaikan-perbaikan. Dalam sidang kabinet tersebut, Ali mendapatkan informasi dari Kemen PAN dan RB berujung pada beberapa keputusan.

"Pada intinya harus ada perbaikan redaksi dan sosialisasi ke daerah-daerah dulu," kata dia. Ali menambahkan, pemerintah akhirnya menetapkan jika pengankatan honorer ini tidak bisa serta merta begitu saja. Tetapi juga harus didahului dari hasil analisis jabatan (anjab), analisasi beban kerja (ABK), serta proyeksi PNS selama lima tahun.

Ali memperkirakan, RPP honorer ini tidak akan disahkan manakala dari seluruh instansi yang ada di republik ini belum setor berbagai ketentuan tadi. Dari pertemuan terakhir dengan Kemen PAN dan RB beberapa pekan lalu, Ali memperkirakan pemerintah masih dalam tahap mencetak kader-kader untuk menyusun beberapa ketentuan itu.

"Memang ada yang sudah setor anjab, ABK, dan proyeksi PNS. Tetapi belum komplit, selain itu juga harus diverifikasi lagi," jelas Ali. Pokoknya, Ali tidak yakin draf RPP itu bisa rampung dan diteken dalam waktu dekat. Dia berharap, deadline penyerahan anjab, ABK, dan proyek PNS yang ditetapkan hingga Juni depan bisa ditepati seluruh instasi di pusat maupun daerah. Dengan demikian, paling tidak ada sedikit perkembangan menuju pengesahan RPP pengangkatan honorer. Lha terus harapan untuk pengangkatan CPNS kategori II gimana ? sabar ya... ditunggu..

Read More

UJIAN BAGI CALON PESERTA SERTIFIKASI

Untuk menjadi peserta sertifikasi guru tahun ini harus melewati seleksi, lulus akan mengikuti PLPG selama 2 minggu dan diakhiri dengan test juga. Nah kenyataan inilah yang membuat para guru resah ... maklum untuk menjadi tenaga guru Profesional harus memiliki ijasah sertifikasi di bidangnya dan menyusul kemudian tunjangan profesi yang melekat.

Sistem mendapatkan Ijazah sertifikasi guru ini mengalami perubahan beberapa kali dimana di tahun 2007-2009 untuk mengikuti sertifikasi persyaratan sangat mudah... hanya usia dan tidak usah PLPG/ PPG kalau sudah mengumpulkan portofolio dan dianggap layak/ lulus seleksi. Bagi yang tidak lulus baru melaksanakan PLPG/ PPG selama 10 hari. Sedangkan di tahun 2011 mereka yang memenuhi persyaratan langsung mengikuti PLPG/ PPG. setelah selesai diadakan ujian tulis dan ujian praktek. Apabila nilai memenuhi maka dinyatakan lulus dan mendapat ijasah sertifikasi.

Di tahun ini guru yang memenuhi syarat lebih banyak dan akhirnya diadakan seleksi terlebih dahulu (nggak tahu kok perasaan tambah ribet dan sulit). Bagi yang lulus ya langsung PLPG nah yang nggak lulus ya tunggu tahun depan.... apa ini nanti nggak terjadi tawar-menawar di dalam ya alias nepotisme-korupsi-kolusi.....

Tapi apapun itu kita semua harus tahu bahwa sebenarnya program pemerintah pusat itu bagus cuman sayang yang dibawah ini memanfaatkan celah-celahnya. BTW sukses saja buat guru yang mengikuti ujian sertifikasi.

Read More