TEST CPNS K2 Dan TEST CPNS UMUM

kABAR baru yang menggembirakan bagi peminat PNS, setelah melakukan uji publik tenaga honorer k2 selesai maka akan diadakan Tes CPNS dari tenaga honorer kategori dua (K2) dan pelamar umum akan dilakukan bertahap. Tahap pertama seleksi dari honorer K2 pada Juli mendatang. Sedangkan tahap kedua untuk pelamar umum yang digelar September. "Tahun ini prioritas utama adalah honorer K2. Setelah itu tuntas baru pelamar umum. Yang pasti pelamar umum tahun ini tetap diberikan kesempatan dengan kuota 60 ribu (40 ribu daerah, 20 ribu pusat," kata Naftalina Sipayung, asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur KemenPAN-RB yang ditemui JPNN di kantornya, Rabu (27/3).

Mengenai anggaran, lanjutnya, memang masih dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Namun dia optimis, dana tersebut akan tetap cair sehingga tidak akan mempengaruhi jadwal tes. "Kami optimis schedule yang kita susun tidak akan bergeser. Awal Juli seleksi honorer K2, sedangkan pelamar umum dilakukan serentak pada bulan September," ucapnya.

Sebelumnya SesmenPAN-RB Tasdik Kinanto mengatakan, jadwal seleksi honorer K2 akan molor hingga Oktober. Alasannya dana seleksi honorer belum disetujui Kemenkeu. Terhadap hal ini Nafta mengakui memang belum adanya signal positif Kemenkeu sempat membuat jadwal berubah. Namun sekarang sudah mulai terlihat titik terangnya.

"Kami sudah mengajukan anggaran untuk pelaksanaan dua seleksi CPNS dari honorer K2 dan pelamar umum. Jadi kami optimis, tidak akan bergeser lagi," tandasnya.

Read More

Uji Publik Daftar Honorer K II Berlangsung Tiga Pekan

Kalau kemarin berita dari media massa... nah hari ini keluar deh berita resmi dari BKN ... berikut kutipannya : Sesuai Surat MENPAN dan RB Nomor B/751/M.PAN-RB/03/2013 tertanggal 18 Maret 2013, Uji Publik terhadap daftar tenaga honorer kategori dua (KII) berlangsung tiga pekan, yakni pada 27 Maret-16 April 2013. Untuk itu, instansi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki tenaga honorer KII harus mengumumkan nama-nama tenaga honorer tersebut melalui web masing-masing atau pun media komunikasi lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan respon terhadap daftar tenaga honorer KII yang ada. Informasi ini disampaikan Direktur Pengelolaan Jaringan dan Informasi (Lanjafor) Budi Hartono saat Rapat Penyerahan Listing Tenaga Honorer KII kepada 29 instansi pusat di ruang Multimedia gedung II lantai 12 BKN Pusat Jakarta,Selasa (26/3). Ikut hadir dalam acara ini Kasubdit Operasi Komputer dan Jaringan Nanang Subandi dan Kasubdit Sistem Integrasi Aplikasi Kepegawaian Jusak S.T Malau.

Budi Hartono lebih jauh menginformasikan bahwa hingga kini, terdapat 59.640 tenaga honorer KII di 29 instansi pusat. Terkait hal ini, berbagai lapisan masyarakat hendaknya memanfaatkan secara baik uji publik ini, antara lain dengan cara mengajukan sanggahan atau pun keberatan yang disertai bukti yang kuat. Ditegaskan bahwa pelaksanaan tes bagi sesama Tenaga Honorer KII dilaksanakan Juni/Juli 2013, dan hanya dapat diikuti oleh mereka yang memiliki nomor register yang berlaku pula sebagai nomor testing peserta.

Read More

UJI PUBLIK TENAGA HONORER KATEGORI DUA

Akhirnya surat edaran Uji publik yang ditunggu tenaga honorer kategori 2 keluar juga. Data honorer kategori dua (K2) akan mulai diumumkan ke publik pada Rabu (27/3). Ini menyusul terbitnya Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/751/M.PAN-RB/03/2013 tertanggal 18 Maret 2013. Di dalam surat edaran tersebut disebutkan uji publik terhadap daftar tenaga honorer K2 berlangsung tiga pekan, yakni pada 27 Maret-16 April 2013.

"Bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki tenaga honorer K2 harus mengumumkan nama-nama tenaga honorer tersebut melalui web masing-masing ataupun media komunikasi lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan respon terhadap daftar tenaga honorer K2 yang ada," kata Direktur Pengelolaan Jaringan dan Informasi (Lanjafor) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Budi Hartono dalam keterangan persnya, Selasa (26/3).

Dia menambahkan, BKN telah menyerahkan listing tenaga honorer K2 kepada 29 instansi pusat pada Selasa (26/3). Sedangkan untuk listing honorer K2 di daerah telah berada pada masing-masing Kantor Regional BKN dan tinggal diumumkan per instansi. "Untuk pusat sudah kita serahkan hari ini. Kalau daerah, sudah ada di tiap-tiap Kanreg BKN dan tinggal diserahkan ke instansi-instansi juga agar diumumkan besok," ujarnya.

Dijelaskannya, hingga kini terdapat 59.640 tenaga honorer K2 di 29 instansi pusat. Sedangkan untuk daerah sekitar 500-an ribu honorer. Terkait hal ini, berbagai lapisan masyarakat diminta memanfaatkan secara baik uji publik ini, antara lain dengan cara mengajukan sanggahan atau pun keberatan yang disertai bukti yang kuat.

"Pelaksanaan tes bagi sesama tenaga honorer K2 dilaksanakan Juni atau Juli 2013, dan hanya dapat diikuti oleh mereka yang memiliki nomor register yang berlaku pula sebagai nomor testing peserta," jelasnya.

Read More

TRY OUT UN KOTA / KABUPATEN

Seperti tahun-tahun sebelumnya tahun inipun setiap kota / kabupaten mengadakan try out Ujian Nasional mulai jenjang SD-SMP-SMA/K. Tujuan dari Try out UN ini sangat mulai.... membuat siswa-siswi lebih siap menghadapi ujian nasional yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Sehingga siswa mendapatkan gambaran akan bagaimana kondisi dan situasi saat Ujian Nasional dilaksanakan.

Sayang kalau dilihat dari sisi lainnya ini juga merupakan pemborosan.... karena banyak hal yang bisa dilakukan lagi selain melakukan Try out UN ini. Biaya yang dikeluarkan tidak sedikit hampir menyamai saat UN (beda di pengawas ujian nasionalnnya saja) dan ini menyedot anggaran pendidikan Kabupaten / kota + anggaran sekolah (BOS). Kalau pemanfaatannya maksimal sih ok... tapi karena sekolah biasanya juga mengadakan try out berulangkali... akhirnya yang pusing ya siswa... Kok ujian terus nggak selesai-selesai....

Ini menjadi semakin mengkultuskan Ujian Nasional... kalau begini caranya bisa-bisa mereka hanya fokus belajar UN saja ... lainnya nanti dulu... padahal dalam kehidupan nya kelak itu semua sangat sedikit manfaatnya.... eksistensi dari UN sendiri sampai sekarang masih dipertanyakan... yah semoga Indonesia semakin baiklah pendidikannya

Read More

Sosialiasi Formasi CPNS 2013

Kabar terbaru dari Kemenpan masalah penerimaan CPNS dan penyelesaian honorer kategori 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan melakukan sosialisasi kebijakan pengadaan CPNS tahun 2013. Sosialisasi ini meliputi formasi umum dan rencana penyelesaian tenaga honorer kategori dua (K2). Kegiatan yang dimaksudkan untuk mengkoordinasikan kebijakan program sumber daya manusia (SDM) aparatur itu akan diselenggarakan di 12 kota.

Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin mengatakan, kegiatan itu diawali di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung pada Kamis (21/3). Sebanyak 238 peserta dari empat pemerintah provinsi, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu serta 42 kabupaten/kota diundang dalam acara tersebut.“Setiap instansi boleh mengirimkan peserta paling banyak enam orang,” ujar Imanuddin dalam keterangan persnya, Selasa (19/3).

Dijelaskan, materi yang akan disampaikan dalam kegiatan tersebut meliputi kebijakan pengadaan CPNS tahun 2013, tenaga honorer K2, kebijakan pengembangan SDM aparatur, penegakan integritas SDM aparatur serta masalah kesejahteraan pegawai. Dan kabarnya Pemerintah Pusat akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 60 ribu pada Juli 2013 ini. Penerimaan CPNS tahun ini memang dikurangi 50 persen dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan pensiun sebanyak 120 ribu pegawai. Pengurangan ini dilakukan dalam rangka efisiensi PNS.

Menurut rencana, dalam acara tersebut juga akan disampaikan listing tenaga honorer K2 oleh Kepala Kantor Regional (Kakanreg) VII BKN Palembang (dikutip dari jpnn.com). Kita semua berharap sih bisa berjalan lancar dan titipan tak ada lagi... jadi yang jadi PNS murni karena bisa....

Read More

PPG GRATIS

Mungkin semua ingin PPG gratis... heheheh Pemerintah menyediakannya lho... cuman ada syaratnya..!?! program PPG gratis tersebut merupakan reward atas pengabdian peserta SM3T yang dikirim untuk menjadi pengajar di Sumba Timur pada 2011. Tercatat setidaknya 283 peserta PPG yang akan mengikuti kegiatan tersebut.

Jadi ternyata sudah ada 283 peserta yang berasal dari sembilan universitas di Indonesia di antaranya, Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksa) Singaraja, Universitas Negeri Manado (Unima), Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Semarang (UNS), Universitas Negeri Padang, dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Luthfi menyebutkan, para peserta yang akan mengikuti kegiatan PPG itu tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. “Mereka semua akan mengikuti program PPG gratis dan dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti),” ujar Luthfi, seperti diambil dari halaman Unesa, Senin (25/2/2013).

Para alumnus SM3T yang berminat mengikuti kegiatan tersebut harus melalui registrasi paling lambat, hari ini, 25 Februari 2013. Untuk program tersebut, Unesa membuka 12 program studi (prodi). Waktu tempuh studi untuk prodi PGSD dan PG PAUD hanya berlangsung selama satu semester. Sementara untuk prodi lainnya, seperti prodi Penjaskes, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Pendidikan Ekonomi, Biologi, Matematika, Sejarah, PKN, Bimbingan Konseling (BK), dan Bahasa Indonesia harus ditempuh selama dua semester.

Luthfi berharap, program PPG dapat meningkatkan kualitas guru. Selain itu, guru yang sudah mendapatkan sertifikasi pun secara otomatis akan mendapatkan tunjangan profesi yang berarti insentif dan kesejahteraan para guru juga meningkat. Karena itu, kata Lutfhi, tidak semua universitas bisa menyelenggarakan program PPG. “Peserta PPG pun terbatas dan ditentukan oleh pemerintah. Mengingat implikasi dari sertifikasi berupa insentif berdampak secara langsung dengan anggaran pemerintah,” tandasnya. Jadi PPG gratis bisa kan... cuman harus mengabdi dulu donk ... mengajar selama 1 tahun di lokasi tempat tertinggal yang berada di perbatasan negara Indonesia dengan negara lain... Biar mereka yang tinggal di daerah tertinggal bisa merasakan kemajuan NKRI sehingga bangga sebagai Warga Negara Indonesia. Seneng deh ada program seperti ini... semoga ada terus setiap tahun...

Read More

Pengangkatan CPNS dari Honorer Dicurigai Sarat Permainan

Pengangkatan CPNS dari Honorer Dicurigai Sarat Permainan..... berita ini menjadi headline lho di beberapa news media..... kalau bernyani ... "itulah Indonesia... sambung menyambung menjadi satu... itulah Indonesia " kwkwkwkw ini dia cerita lebih lengkapnya : Komite Perjuangan Guru Honorer (KPGH) menuding pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari honorer tertinggal kategori satu (K1) dan kategori dua (K2) bernuansa KKN. Mereka menduga perubahan jumlah honorer K1 dari 152 ribu menjadi 72 ribu karena sarat unsur kongkalikongnya. "Bisa jadi pengurangan dari 152 ribu menjadi 72 ribu karena lainnya tidak bisa membayar uang ke kepala daerah," kata Ketum KPGH Jawa Barat Andi Aziz saat beraudiensi dengan Komisi X DPR RI, di Senayan, Kamis (14/3).

Dugaan adanya permainan, menurut dia, sangat kentara karena terjadinya perubahan data baik dari versi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). Mereka pun tidak percaya dengan hasil rekomendasi BPKP bahwa honorer K1 yang memenuhi kriteria setelah lolos verifikasi validasi (verval) tahap dua, dan quality assurance (QA).

"Mana bisa kita percaya hasilnya, karena metodenya tidak jelas. Kami tidak tahu alasan kenapa bisa lolos dan tidak lolos. Kalau tidak lolos karena sumber gaji, kenapa teman seangkatan kami bisa lolos," sergahnya. Inilah yang terjadi di beberapa kota..... seluruh Indonesia...

Read More

Guru Honorer Merasa Hanya Dibutuhkan Saat Pemilu

Audiensi guru honorer dan guru swasta dengan Komisi X DPR RI menjadi ajang kampanye politisi. Ini dimulai ketika honorer yang tergabung dalam Komite Perjuangan Guru Honorer (KPGH) dan Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) mengeluhkan tentang rendahnya tingkat kesejahteraannya. Mereka menilai ada perlakuan tidak adil dari pemerintah terhadap guru swasta dan guru honorer.

"Kami tidak mendapatkan tunjangan profesi yang adil. Harusnya Rp2 juta sampai Rp3 juta seperti guru negeri, tapi dikasihnya cuma Rp1,5 juta," ungkap Didi Permana, Ketua PGSI saat audiensi dengan Komisi X DPR RI, Kamis (14/3).

Menanggapi itu Ketua Komisi X Agus Hermanto mengatakan, masalah guru honorer dan guru swasta memang sampai sekarang terus mengemuka. Namun, nasib guru swasta dinilai nasibnya sudah lumayan bagus karena sudah bisa mendapatkan tunjangan profesi.

"Nasib guru swasta sudah mulai bagus sejak pemerintahan sekarang (pemerintahan SBY). Kalau zaman pemerintahan yang dulu-dulu tidak ada pemberian tunjangan profesi. Iya bener kan bapak-bapak," tanya politisi Demokrat asal Jawa Tengah ini.

Read More

PGSD Banyak Peminat

Ya... Semenjak Pemerintah mulai ketat memberlakukan pendidikan untuk mereka yang ingin jadi guru bahkan untuk gurunya sendiri, belakangan banyak sekali sekolah PGSD bermunculan. Maklum kalau dulu kuliah non kependidikan bisa masuk ke kependidikan dengan lewat program AKTA4, nah sekarang sudah tidak boleh lagi...

Kalau mau mengajar / jadi guru ya jadi guru apa... pendidikan harus searah atau pendidikan yang dilakukan tidak diakui. semua ini sebenarnya juga demi masa depan siswa-siswi yang akan menjadi tulang punggung negara ini di masa depan. Dengan diajar guru yang tepat maka secara otomatis ilmu yang mereka dapatkan pun lebih ok contohnya kalau mau mengajar di SD ya masuk PGSD demikian untuk  lainnya ya sesuai jurusannya. Kalau dulu minat untuk menjadi guru sangat kecil... sekarang ini hmmm lihat saja... apalagi Tunjangan yang diberikan oleh pemerintah untuk para guru baik negeri maupun swasta.

Sekedar saran saja... Lihatlah kualitas dari perkuliahan yang diikuti... jangan hanya sekedar ikut kuliah yang penting lulus ..... Akreditasi Universitas / institut perlu diperhitungkan lho.... so perhatikan semua...ok

Read More

Gaji Non APBN/APBD, Honorer K1 Menjadi K2

Jakarta-Humas BKN, Tenaga honorer kategori satu (K1) yang pembayaran gajinya bersumber dari non APBN/APBD, secara otomatis menjadi tenaga honorer kategori dua (K2). Hal ini dikarenakan sumber pembayaran gaji tenaga honorer K1 adalah dari APBN/APBD, sedangkan sumber gaji untuk tenaga honorer K2 bukan dari APBN/APBD. Ada pun tenaga honorer K1 yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) dikarenakan aspek-aspek lainnya tidak dapat menjadi tenaga honorer K2 . Aspek lain tersebut seperti: tenaga honorer yang bekerja di instansi swasta, masa kerja terputus, atau diangkat bukan oleh pejabat yang berwenang. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat saat menerima Komisi I DPRD dan BKD Kampar saat melakukan audiensi dan kunjungan kerja di ruang rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Rabu (6/3).

Tengah berjalan, audiensi DPRD Kampar dengan BKN

Tumpak Hutabarat lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah uji publik untuk tenaga honorer kategori I, BKN dan KemenPAN-RB menerima lebih dari 32.000 surat pengaduan keberatan, baik keberatan terhadap data yang Memenuhi Kriteria (MK) ataupun yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). Melihat banyaknya pengaduan ini, pemerintah dalam hal ini KemenPAN-RB mengambil sejumlah kebijakan. Pertama, memerintahkan BPKP melakukan Quality Assurance (QA); kedua melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT); dan yang ketiga adalah melakukan verifikasi ulang ke lapangan khususnya untuk daerah-daerah yang bermasalah (seperti terkena musibah banjir atau kebakaran). Sedangkan penyerahan formasi pada 19 Desember 2012 yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan QA yang dilakukan BPKP adalah untuk tahap pertama.

Kabag Humas Tumpak Hutabarat

Ditegaskan bahwa tenaga honorer K II yang akan diangkat menjadi CPNS adalah mereka yang dinyatakan lulus tes yang diadakan sesama K II.

Read More

Petugas Dapodik / Aplikasi Pendataan Pendidikan

Beberapa bulan ini ada tugas tambahan yang sangat ribet dan mengandung unsur mempengaruhi rejeki orang lain (guaya), maklum memasukkan data guru sertifikasi dan segala identitasnya... apabila ada kesalahan akan berakibat pada tidak keluarnya tunjangan profesi guru yang bersangkutan. Ya petugas Dapodik, yaitu bertugas mengisi Aplikasi Pendataan Pendidikan Sekolah yang bersangkutan (ini gbr program Dapodik)

Data para guru sertifikasi (yang rata-rata sudah tua) biasanya agak amburadul.... mereka kalau disuruh mengisi data biasanya kebingungan... jadi lihat milik temannya yang bisa saja... heheheh lebih cepat. Setelah mengisi secara offline maksudnya di form yang disediakan ternyata betul banyak terjadi kesalahan. diantaranya adalah masalah TMT jabatan, TMT sekolah, TMT PNS.... lho emang beda... pastinya beda... tapi kalau sudah lama kadang ya nggak ingat. Contoh deh... sebelum jadi PNS sudah mengajar.. masa ngajarnya diakui... berarti TMT jabatan ... guru ya ketika pertama kali mengajar...

Masa kerja ini akhirnya juga mempengaruhi nilai gaji pokok yang keluar secara otomatis (petugas dapodik sekolah  nggak ikut ngisi lho) so jangan disalahkan petugasnya... programnya disana memang belum mendeteksi kejadian seperti itu. Walau demikian dengan kesabaran pasti kita bisa menyelesaikannya... betul nggak... tinggal satu... punya kepala sekolah  SD... nah sertifikasinya kan guru kelas terus di jam mengajarnya diisi apa ? Diisi guru kelas 2 jam ... gitu ... kalau mata pelajaran nanti nggak sesuai JJM nya... ribet.

Read More