HARAPAN HONORER K2

berikut kutipan dari jpnn.com PP 56 Tahun 2012 mengatur pengangkatan honorer K2 tak boleh melampuai tahun anggaran 2014. Bisa saja diterbitkan PP baru. Namun, harapan itu juga tipis lantaran pemerintahan Presiden Jokowi mengusung kebijakan moratorium CPNS.

Bagaimana honorer menyikapi kondisi ini? Apa saja upaya mereka dalam memperjuangkan nasib? Berikut petikan wawancara wartawan JPNN Mesya Mohamad dengan Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Pusat, Hasbi, di Jakarta, Selasa (18/11).

Dua hari ini delegasi honorer K2 mendatangi kantor KemenPAN-RB, DP, dan DPD RI. Apa hasilnya?

Yahh... masih buram. Kemarin (17/11), kami ke KemenPAN-RB dengan harapan ada titik terangnya. Namun, lampunya kok kelihatan makin redup. Makanya kami lanjutkan perjuangan ke DPR dan DPD RI.

Makin redup bagaimana? Bukankah Presiden Jokowi lewat MenPAN-RB sudah menyampaikan agar honorer K2 bersabar dan tawakal?

Nah itu dia yang bikin tambah kabur dan makin redup cahayanya. Tidak jelas sekali dan terlalu politis kata-katanya. Memang honorer K2 ini merupakan produk politik antara pemerintah dengan legislator, tapi bukan berarti nasib honorer juga dibuat jadi permainan politik.



Permainan politik, maksudnya?

Iya jelas dong, honorer merasa dipermainkan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat. Pusat beralasan sudah mengeluarkan perintah agar daerah melakukan verifikasi dan validasi data honorer K2 yang tidak lulus disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTM). Dua kali suratnya dilayangkan kepada daerah tapi daerah mbalelo. Alasannya, tidak ada perintah mengikat yang mengharuskan mereka melakukannya. Makanya dari 127 daerah se Jawa-Bali yang baru masuk sekitar 23 daerah. Yang lain menolak melakukan verval dan lainnya lagi ogah-ogahan.

Yang kami sayangkan pernyataan pejabat KemenPAN-RB meminta honorer K2 gencar melobi daerah. Lah, kurang apalagi honorer ini, mereka sudah berjuang mendekati kepala BKD dan kepala daerahnya. Tapi apa tanggapannya, disuruh tanya ke pusat. Daerah bisa mbalelo karena pusat tidak memberikan sanksi apa-apa bagi daerah misalnya bagi yang tidak melakukan verval tidak diberi formasi CPNS. Atau pusat bisa mengeluarkan penegasan bagi yang tidak butuh honorer K2, silakan buat surat pernyataan agar pemerintah pusat bisa mengambil kebijakan lainnya untuk memproses data verval yang sudah masuk. Istilahnya yang tidak mengajukan, ya ditinggal saja karena tidak butuh tambahan pegawai dari honorer.

Satu hal lagi yang perlu dicatat, sudah miliaran dana dikeluarkan seluruh honorer K2 di Indonesia untuk memperjuangkan nasibnya. Kalau pusat bilang yang angkat honorer adalah daerah dan daerah diminta menyelesaikan sendiri, rasanya tidak manusiawi sekali. Apakah pusat memikirkan bagaimana di sekolah-sekolah terpencil, terluar, terisolir, dan di perbatasan kekurangan guru dan tenaga medis? Itu siapa yang isi kalau bukan honorer.

Data KemenPAN-RB menyebut baru 23 daerah yang valid data hasil vervalnya. Tanggapan Anda?

Ini juga ada kerancuan. Kami sudah mengecek ke beberapa BKD, menurut mereka sudah mengirimkan vervalnya yang dibuktikan dengan tanda terima berkas dari pegawai KemenPAN-RB. Anehnya datanya menurut KemenPAN-RB tidak ada. Lantas mandeknya di mana? Atau berkasnya nyelipnya di mana, tidak ada penjelasan yang jelas.

Apakah FHI masih yakin pemerintah akan mengangkat honorer K2 dalam tenggat waktu tersisa ini?

Kalau melihat gelagat pemerintah yang abu-abu, honorer semakin galau saja. Makanya honorer terus berjuang agar bisa digolkan tahun ini. Sebab kalau sampai lewat 2014, sudah pasti seluruh honorer K2 hanya bisa gigit jari. Karena untuk revisi PP prosesnya sangat panjang dan butuh energi serta biaya yang tak sedikit. Saya sudah katakan tadi seluruh honorer K2 telah mengeluarkan dana yang sangat banyak untuk penyelesaian masalah ini.

Jujur saja, di jaman pemerintahan sebelumnya, kami menaruh harapan besar akan diangkat CPNS. Meski ada yang sudah diangkat, namun menyisakan honorer bodong yang kuotanya harusnya diisi honorer K2 asli.

Kami juga melihat MenPAN-RB yang lama Pak Azwar Abubakar lebih care terhadap honorer. Makanya kami sangat menyesalkan sikap pemda yang tidak kooperatif menanggapi permintaan pusat melakukan verval. Andai semua memasukkan data vervalnya pasti honorer K2 tidak akan galau di atas galau.

Meski pesimis dengan pemerintah yang baru, namun honorer tidak akan pernah berhenti berjuang. Permintaan kami sudah jelas kok, MenPAN-RB yang sekarang tinggal lanjutkan saja kebijakan MenPAN-RB lama.

MenPAN-RB juga jangan berpikir honorer tidak bekerja mencari data honorer yang bodong. Kami sudah banyak membantu dan melaporkan yang bodong-bodong itu. Intinya kami minta MenPAN-RB mencarikan solusi kebijakan yang berprikemanusian dan berkeadilan untuk mengakhiri polemik tenaga honorer bodong.

FHI juga meminta kepada pemerintah untuk tidak memberlakukan moratorium CPNS bagi tenaga honorer secara nasional