HUT GURU DIPOLITISASI ?

Beberapa hari ini kita semua para guru dibuat bingung sama Pemerintah, bagaimana tidak... peringatan HUT guru ke 70 yang diinisitifisasi oleh PGRI tidak didukung pemerintah, ada apa ya ? memang sih hari guru sudah lewat.... tapi PGRI ingin merayakan sendiri (tanpa pemerintah)

 Riyanto Agung Subekti Ketua Tim Investigasi FHK2I mengatakan‎ inkonsistensi pemerintah sudah sangat nampak, pertama tidak mematuhi UUGD tahun 2005 dan PP 74 tahun 2008 yang mengharuskan seluruh guru digaji pemerintah di atas kebutuhan minimal. Tapi nyatanya masih ada guru dengan gaji Rp 150 ribu (diberbagai daerah terutama yang sulit dijangkau). Kedua Juknis TPG yang “melarang guru sakit” simbol kebijakan yang sakit pula.



Pemerintah terlihat cerdas dalam mengurus kepentingan politik dan anggaran namun nampak bodoh atau sangat bodoh ketika mengurus guru. Kemana pemerintah? Dimana pemerintah? Maka bila kemudian PGRI membludak di GBK tanggal 13 Desember 2015 akan menjadi penjelasan terhadap publik ternyata mayoritas guru gagal dilayani pemerintah begitu ungkapannya.

Baik Titi maupun Riyanto menilai, seruan dua kementerian yakni MenPAN-RB dan Mendikbud adalah seruan birokrat yang terlahir dari rahim partai politik yang selalu berorientasi politik. Ketika surat edaran ini ditujukan kepada para kepala daerah dan kepala dinas pendidikan yang mayoritas lebih memiliki kedekatan dan rasa kekeluargaan dengan para guru di daerah maka surat ini pasti 99 persen akan diabaikan. Cuman ini untuk mereka yang belum PNS lho... kalau yang sudah PNS... ini lah yang ribet (bagai makan buah simalakama).

Pemerintah kelihatan bingung, atau kenapa ya !? kalau tidak boleh itu karena apa dan apakah melanggar peraturan apa... ijin lokasi kan kepolisian, kalau acara ada induk organisasinya ya induknya saja yang di ketuk... nggak seperti sekarang melalui surat edaran ke semua pemimpin daerah untuk tidak memperbolehkan mengikuti kegiatan ..... apa takut disusupi demo Honorer k2 yang tidak diangkat-angkat ? Semoga semua baik-baik saja.