Men PAN Prioritaskan Guru Honorer k2 yang diangkat CPNS

Inilah gambar gembira buat honorer k2, Pemerintah memprioritaskan menyelesaikan guru honorer K2 (kategori dua). Dia menargetkan tahun ini sudah ada guru honorer K2 yang dijadikan aparatur sipil negara (ASN), dari total 438.590 honorer K2 yang profesi guru hanya 157.210 orang dan 86 dosen.

Mereka berhasil lakukan simulasi 60 ribuan orang memenuhi kriteria dari guru. Sedangkan dosen tidak ada yang memenuhi kriteria. Saya perlu perhatikan umur yang di atas 35 tahun tapi harus mempertimbangkan aturan undang-undang juga demikian kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Read More

RAKER PENGANGKATAN HONORER K2

Bulan Juli ini, tepatnya tanggal 23 Juli 2018 akan ada Rapat Kerja gabungan lanjutan untuk menetapkan status honorer K2 (kategori dua). Ada harapan 439 ribu honorer K2 seluruhnya diangkat CPNS, keputusan pemerintah dan DPR dalam rapat gabungan di Senayan. Apakah 439 ribu honorer K2 diangkat CPNS semua atau hanya sebagian.

Banyak di antara honorer K2 terutama yang menempati jabatan teknis (administrasi) harap-harap cemas. Mereka khawatir keputusan 23 Juli tidak akan berpihak ke mereka. Sebab, selentingan kabar yang masuk kuping mereka, hanya guru dan tenaga kesehatan jadi prioritas.

Read More

JUKNIS PENGANGKATAN HONORER BELUM ADA

Mulai beredarnya juknis palsu di beberapa daerah tentang pengangkatan honorer, ini membuat resah dan membingungkan. Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengimbau seluruh honorer di Indonesia agar lebih selektif menerima informasi mengenai hal-hal yang terkait pengangkatan CPNS, termasuk seperti juknis yang sedang beredar.

Konfirmasikan kepada instansi terkait untuk mengecek kebenaran sebuah informasi (dinas daerah terkait). Untuk produk BKN, untuk menyosialisasikan secara resmi melalui halaman www.bkn.go.id dan media sosial resmi BKN, untuk mengecek apakah sebuah produk yang terkait kepegawaian diterbitkan oleh BKN atau tidak demikian kata Ridwan.

Informasi yang berkembang saat ini dibeberapa media bahwa Mendteri Pendidikan dan Kebudayaan Bpk Muhadjir mengajukan 100 ribu honorer untuk diangkat setiap tahun, dimana setiap tahun akan diangkat 100 ribu sedangkan honorer yang terdata 736 ribu sehingga membutuhkan waktu 7 tahun. Bapak Muhadjir khawatir kalau honorer dibiarkan saja akan timbul masalah dikemudian hari. Perlu diketahui di Kementerian pendidikan dan kebudayaan yang pensiun setiap tahun diperkiran 60-70 ribu.

Cuman sayang... data 736 ribu itu darimana ya ? karena honorer k2 database saja kelihatannya sekitar 400 ribuan... kenapa data honorer jadi bengkak 736 ribu... ? HArusnya diutamakan yang hoorer k2 yang sudah terbukti database masuk di BKN (mereka sudah pernah ikut seleksi cuma tidak lulus). Terus bagaimana ini teman-teman honorer k2 .... Semoga diutamakan untuk segera diangkat menjadi CPNS ... Amiinn
sumber :
Beredar juknis palsu 
Mengangkat honorer 100 ribu pertahun

Read More

Guru Honorer Diangkat PPPK dan CPNS bertahap

Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayan Muhadjir Effendy, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Pemerintah membuka peluang para guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik sebagai CPNS atau PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Dalam Pertemuan tersebut membahas tata kelola dan rekrutmen guru. Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan setidaknya perlu diangkat 736 ribu guru honorer di sekolah.

Tapi, data tersebut masih akan diselaraskan dengan data dari KemenPANRB yang telah mengumpulkan data dari daerah-daerah untuk mengetahui kebutuhan riil. Pak Wapres pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru honorer menjadi ASN, bisa CPNS bisa PPPK. Masih mau dibicarakan lebih lanjut demikian kata Muhadjir.

Untuk pengangktan honorer k2 dan honorer lainnya skema yang akan diambil masih dalam proses. Semoga lancar dan khususnya honorer k2 bisa segera terlaksana.

Read More

CPNS UMUM DIHITUNG HONORER K2 GIMANA ?

Formasi CPNS tahun 2018 mulai dihitung oleh pemerintah. Kuota CPNS setiap daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan pemkot/pemkab. Tahun 2018 diperkirakan sebanyak 280 ribu PNS pensiun, untuk mengisi kekosongan apa dengan CPNS umum saja ? bagaimana dengan honorer k2 yang sudah lama menunggu ? Pemkab/ pemkota yang memiliki anggaran belanja pegawai (gaji, red) di atas 50 persen, sudah dipasikan tidak akan mendapatkan formasi CPNS.

Kabag Tata Usaha Badan Kepegawaian Negara (BKN) 7 Regional Sumbagsel, Sumardi, menjelaskan hampir semua pemda di Sumsel mengusulkan formasi penerimaan CPNS. Bahkan beberapa meminta honorer bisa diakomodir dan diangkat CPNS tahun ini. Tetapi sampai saat ini aturan penerimaan CPNS 2018 hanya mengakomodir pelamar (jalur) umum. Belum ada jalur honorer, katanya kepada salah satu media tadi malam (3/3). Dia menjelaskan, kalaupun honorer mau ikut seleksi harus mengikuti tes seleksi jalur umum.

“Jika ke depan ada perubahan, kami belum tahu itu. Karena ini menyangkut UU Aparatur Sipil Negara (ASN) No 5/2014 yang tidak cover honorer,” lanjut dia. Pada prinsipnya, semua usul pemda akan dipertimbangkan dengan catatan sesuai aturan dan honorer tak bisa diakomodir. Semoga segera disyahkan perubahan UU ASN yang mengganjal honorer masuk CPNS.

Disamping itu keuangan negara tahun 2019 akan ada usulan kenaikan gaji para PNS dari BKN. Apa nggak sebaiknya dipakai mengangkat honorer k2 yang tersisa ya ? TApi semua itu pasti sudah diperhitungkan oleh pemerintahan sekarang ini.

Read More

HARAPAN HONORER K2 KEMBALI TERANG

Kali ini informasi tentang pembahasan perubahan ASN Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) sepakat membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Januari 2018.

Kesepakatan tidak tertulis itu disampaikan Wakil Ketua Baleg Toto Daryanto saat rapat dengar pendapat umum dengan Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) dan anggota DPRD Kota Bontang serta Kabupaten Langkat, di Senayan, Rabu (6/12). Beliau sengaja telat masuk setengah jam dalam rapat ini karena ingin menyelesaikan secara adat dengan MenPAN-RB Asman Abnur. mereka berdua sudah lama berkawan karena sama-sama satu fraksi. Alhamdulillah, ada kabar baiknya dan bisa buat honorer K2 tersenyum demikian kata Toto.

Kabar baiknya, lanjut politikus PAN ini, MenPAN-RB bersedia membahas revisi UU ASN dengan membawa data honorer K2. Data base ini akan menjadi tolok ukur pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer K2. Apakah akan mengangkat secara bertahap atau diangkat seluruhnya.

"Jadi ini langkah maju. Sebelum revisi UU ASN dibahas, data base dibereskan dulu. Kalau sudah beres, prosesnya lebih cepat," ujar Toto.

Pada kesempatan itu, anggota Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka menyampaikan, revisi UU ASN sudah masuk prolegnas 2018. Dengan demikian, revisi tersebut pasti dibahas. "Nggak usah khawatir. Walaupun pembahasannya sulit, kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin. Kami yakin pasti ada jalan," tandas anggota Baleg dari Fraksi PDIP ini. (dikutip dari JPNN)

Read More

Usulan FHK2I Honorer K2 Diangkat jadi CPNS Dua Tahap

FHK2I memberikan masukan agar Honorer K2 Diangkat jadi CPNS Dua Tahap, Perjuangan para tenaga honorer kategori dua (K2) agar bisa segera diangkat menjadi CPNS tidak pernah surut. Di setiap kota selalu terus-menerus melakukan perjuangan, nah sekarang di Tasikmalaya mereka juga berjuang.

Forum Honorer Kategori 2 Seluruh Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah daerah ikut mendorong pemerintah pusat mendahulukan 1.000 guru honorer K2 di Tasikmalaya diangkat menjadi CPNS. Pada data guru honorer sebanyak 4.000 orang yang diajukan BKD (ke pusat, Red), minta honorer K2 dulu yang diprioritaskan demikian kata Ketua FHK2I Kabupaten Tasikmalaya Nasihin SPdi pada sebuah media di Lesehan Cipasung, Singaparna, Senin (4/12).
FHK2I, kata Nasihin, meminta pengangkatan guru honorer K2 menjadi CPNS sebanyak dua tahap. Tahun pertama, 2018 dan kedua, 2019. Menurut Nasihin, di Tasikmalaya, memang dalam satu tahun itu maksimal pengangkatan 700 PNS. Belum pernah lebih. Makanya minta guru honorer K2 diangkat selama dua tahap.

Untuk mengantisipasi adanya kecemburuan di antara guru honorer K2, kata Nasihin, pemerintah daerah harus menyediakan anggaran dari APBD bagi honorer yang belum diangkat menjadi CPNS. Jadi sambil menunggu diangkat menjadi PNS, mendapatkan uang kesejahteraan dari pemerintah daerah berupa insentif. Untuk meredam terjadinya kesenjangan diantara guru honorer K2.

Read More

PENDIDIKAN PROFESI GURU / PPG

Pendidikan Profesi Guru atau biasa disebut PPG merupakan pengganti PLPG. Sesuai postingan kami sebleumnya yakni tentang PLPG dihapus diganti PLPG memang sudah dijalankan dan dimulai start bulan Nopember 2017 dimulai dengan seleksi peserta PPG. Seleksi juga dilakukan melalui SIM GTK individu masing-masing guru.

JAdi sekarang ini setiap guru yang sudah memilih akun SIM GTK diharapkan terus memantaunya, dan juga salaing bertanya sesama teman seangkatan karena informasi yang diberikan tidak melalui dinas kabupaten / kota tapi langsung menuju ke akun SIM PKB masing-masing individu. Data SIM PKB ini diambil dari data DAPODIK yang dikerjakan oleh operator Sekolah.

Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen pasal 8 menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendididkan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Penyiapan Guru sebagai pendidik profesional dinyatakan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. Regulasi tersebut melandasi terjadinya reformasi guru di Indonesia dimana guru harus disiapkan melalui pendidikan profesi setelah program sarjana.

Read More

PLPG DIHAPUS GANTI PPG

Tahun ini merupakan tahun terakhir yang diamanatkan Undang-undang Guru dan Dosen untuk pelaksanaan PLPG. Tahun 2018 nanti menjadi PPG dengan pendidikan lebih lama yang dibagi menjadi yakni pendidikan PPG dalam jabatan (bagi mereka yang sudah PNS atau Guru Tetap) dan PPG non jabatan (bagi mereka yang lulus S1 pendidikan). Jadi PLPG dihapus diagnti PPG

Hal ini dilakukan pemerintah agar profesi guru semakin dihormati dan dihargai demikian juga kesejahteraan mereka. Adapun pelaksanaan PPG akan dimulai tahun 2018 dimana didahului pada bulan Nopember 2017 mengundang semua guru yang dinyatakan layak (disharing dari DAPODIK) untuk mengikuti seleksi. Yang belum terundang tapi sudah merasa layak dipersilahkan untuk memperbaiki data terlebih dahulu dengan kroscek DAPODIK mereka kepada operator sekolah yang bertanggungjawab

Read More

Pengangkatan Bidan PTT usia 35 Tahun keatas ke CPNS

Kembali lagi masalah honorer k2..... Ratusan honorer kategori dua, perwakilan 23 provinsi pagi ini berangkat ke DPR RI. Mereka ingin memperjuangkan kejelasan nasibnya untuk diangkat menjadi PNS. Dan ada juga alasan yakni mempertanyakan alasan DPR memprioritaskan bidan, kenapa honorer k2 tidak diikutkan ?

Ada banyak yang akan mereka tanyakan. Salah satunya soal bidan yang sebagian besar sudah diangkat PNS. Sebagian lagi yang usia 35 tahun ke atas tengah digodok demikian kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Barat, Imam Supriatna kepada salah satu media (23/11).

Read More

Akta 4 berganti Kuliah BI (berbagai Ilmu) di UT

Mungkin Akta4 sudah nggak dikenal lagi, maklum terakhir lulusan akta4 mungkin yang diakui hanya dibawah tahun 2008 ... setelah itu kalau mau jadi guru ya harus sekolah minimal 8 semester walau kamu sudah pernah kulian S1.

Karena itu pemerintah akhirnya meluncurkan program khusus lagi bagi mereka yang sudah S1 tapi masuk keguruan... agar tidak perlu lagi menempuh selama 8 semester atau kurang lebih 4 tahun tapi cukup menjalaninya dengan transfer 3 semester.

Read More

Pembelajaran K13 Kelas 4 Tema 1 subtema 2

Kurikulum 2013 sudah mulai di implementasikan lagi di tahun 2016 dan 2017 ini secara bertahap. Di tahun 2016 tahap 1 (mereka yang sudah siap) di kleas 1 dan 4 yang selanjutnya di tahun 2017 mereka naik di kelas 2 dan 5 sehingga di tahun 2018 tahap 1 sudah semua. Berikutnya tahap 2 yang dimulai tahun 2017 ini.

Jadi pengimplementasian di setiap sekolah berbeda-beda tergantung kesiapan sekolah tersebut. Pemerintah mengharapkan ditahun 2020 semua sudah memakai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 revisi tahun 2016 menjadikan pelajaran Matematika dan penjasorkes keluar dari Tema. Jadi lebih terfokus

Read More

LOWONGAN CPNS 2017

Akhirnya keluar juga pengumuman penerimaan CPNS 2017.Badan Kepegawaian Negara (BKN) merespons positif penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA). Formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang.

Lulusan cum laude (dengan pujian) sebanyak 468 orang, asal Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang. Mohammad Ridwan, kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, proses pengadaan CPNS dilakukan melalui tahapan (1) perencanaan, (2) pengumuman lowongan, (3) pelamaran, (4) seleksi, (5) pengumuman hasil seleksi, (6) pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS, dan (7) pengangkatan menjadi PNS.

BKN saat ini sedang menyiapkan infrastruktur pendaftaran CPNS online yang baru akan dibuka pada 1 – 31 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB melalui sscn.bkn.go.id. Diimbau masyarakat hanya percaya dengan informasi di website pemerintah. Masyarakat bisa memantau informasi hanya pada informasi yang tersaji pada website pemerintah dengan domain go.id. Khusus BKN, semua informasi akan dipusatkan (one stop service) pada web tersebut.

Read More

AGMP VS PGRI ?

WAJIB DIBACA TUNTAS UNTUK PENGURUS DAN ANGGOTA PGRI
Oleh : Dr (Cand) Dudung Nurullah Koswara, M.Pd
(Ketua PGRI Kota Sukabumi)


PGRI Dalam Target, Waspadalah!!!

Sungguh kaget melihat begitu keras Ibu Ketua Umum PB PGRI berbicara “menghantam” Dirjen GTK dihadapan Mendikbud Prof. Muhadjir dan semua jajaran Kemdikbud. Terus terang saya melihat “serangan” Ibu Ketua Umum PB PGRI terhadap Dirjen GTK di sarangnya bagaikan induk ayam yang melindungi anak-anaknya dari bahaya pemangsa. Ibu Ketua Umum terlihat “emosional” dalam membela para guru, bagaikan seorang Ibu yang selalu memikirkan nasib anak-anak tercintanya.

Kesimpulannya Ibu Ketua Umum PB PGRI Dr Unifah Rosyidi benar-benar menumpahkan kekesalan terhadap birokrasi pendidikan setingkat Dirjen GTK. Bahkan diantara sejumlah argumen yang disampaiakn beliau katakan bahwa sesungguhnya Dirjen GTK adalah made in PGRI tetapi malah merepotkan PGRI dan banyak menyakiti guru. Dirjen GTK dibuat untuk memudahkan guru malah menyusahkan guru. Itulah “teriakan” Ketua Umum PB PGRI dihadapan Mendikbud dan jajarannya.

Read More

HUKUM GURU MEMBERI SANKSI MURID

Mungkin beberapa bulan yang lalu pernah mendengar kasus guru yang dituntut siswanya karena melakukan pemberian sangsi yang keras, nah ini Peraturan Pemerintah yg melindungi Guru dalam melaksanakan tugas nya adalah PP No. 74 tahun 2008 Hal ini perlu diperhatikan oleh Murid/Wali Murid, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT)

Adapun PP No. 74 tahun 2008 berbunyi Pasal/Ayat tentang guru :

Read More