Jadi Panitia PSB

Baru kali ini saya menjabat tim inti PSB SD, SMK dan PElepasan kelas 6. Betul-betul menguras tenaga pikiran dan yang paling parah kesabaran kita, karena kita dihadapkan pada berbagai macam kehendak orang yang kemauannya tidak sama. Emosi orang tua siswa saat mendaftarkan anaknya ke sekolah leih tinggi yaitu di SMP negeri sangat beragam dan kebanyakan tingkat kesabarannya menurun.

Beberapa kali saya harus menghadapi orang tua siswa yang tidak mau tahu kondisi yang ada, maunya cepat saja.. sulit memang, tapi bagaimana lagi. MEngkondisikan saya sebagai mereka, inilah yang saya pakai. Alhamdulillaah semua berjalan lancar. BAgaimanapun tingkat kesiapan kita pasti ada saja kekurangannya, maka dari itu kita akan berbenah.

Selain menjadi panitia PSB sekarang ditambah lagi panitia AKreditasi sekolah, betul-betul menguras seluruh energi. tapi semua pasti bisa terlewati. KArena kita semua pasti bisa. PEnerimaan Siswa Baru tahun ini memang berbeda sehingga perlu trik khusus. Di surabaya pendaftaran dengan online dengan kondisi website HAnk, error selama beberapa jam. MAklu sehebat apapun teknologi tetap saja ciptaan manusia. Kita berusaha Tuhan yang menentukan.

Read More

PSB-sidoarjo Dan Hasil Test

Tanggal 1 Juli 2010 merupakan hari pengumuman hasil ujian masuk SMP dan SMA negeri di Sidoarjo. Tahun ini rata-rata UASBN SIdoarjo mengalami kenaikan yang lumayan dimana salah satu SDN masuk jajaran 4 besar rata-rata terbaik sejawatimur. Sayangnya untuk masuk SMP Negeri dan SMA Negeri KAbupaten Sidoarjo memberikan test masuk lagi. JAdi Nilai UASBN kali 60% sedangkan hasil test masuk kali 40%.

Sudah beberapa kali cara ini diterapkan di Sidoarjo, banyak yang mendukung banyak pula yang tidak mendukung. MAsuk SMP kok Ribet .... PSB Sidoarjo juga mengumumkan hasil penerimaan Sekolah negeri di Internet dengan alamat PSbSidoarjo.net untuk SMPN 1 Sidoarjo tidak menerima dari test arena mereka mengadakan seleksi terlebih dulu dengan menyeleksi nilai akademik kelas 4-6 dan test kemampuan dasar, komputer, beserta ketrampilan yang dimiliki.

Sidoarjo bermaksud membenahi sistem pendidikan sesuai dengan keinginan mereka, walau kadang daerah lain tidak sama, semangat otonomi daerah yang menjadikan proses ini terjadi, di surabaya tidak dilakukan test lagi.

YAng saya bingungkan sampai saat ini adalah kenapa ya PSBsidoarjo aktif hanya ketika ada hajatan besar seperti ini, sedang dinas pendidikan sidoarjo tidak memiliki website sendiri... padahal anggaran besar lho di dinas pendidikan. KAlau ada websitenya setidak-tidaknya akan bisa memberi gambaran akan bagaimana dinas pendidikan sidoarjo, kalau timnya sih pasti ada, semoga cepat ada saja.

KArena besok baru pengumuman test PSB sidoarjo jadi masih belum diketahui apakah bisa masuk sekolah sesuai pilihan apa belum. Orang tua siswapun harap-harap cemas. MAklum hegemoni Sekolah Negri selain murah kualitas gurunya lebih baik walau mungkin kalau sama swasta unggulan bisa kalah tapi biayanya mahal kan... Tidak Semua akan masuk negeri, daya tampung negeri kan terbatas.

Read More

Tes Masuk SD … Dilarang

Pasal 69 ayat 5 PP No 17/2010 menyatakan; penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

Tidak ada alasan bagi penyelenggara pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) atau sederajat untuk menggelar tes masuk bagi calon siswanya. Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan secara jelas dan tegas menyebutkan hal itu.

Jadi jelas, bahwa pemerintah (Kemendiknas RI) tidak mewajibkan atau tidak menganjurkan ada tes bagi calon siswa SD.

Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas RI Prof Suyanto kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (29/6/2010), terkait ramainya persoalan tes masuk SD pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2010/2010 ini.
Berdasarkan aturan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, hanya pertimbangan usia yang perlu dijadikan dasar penerimaan masuk sekolah bagi siswa SD, bukan tes kemampuan akademik. PP No 17 Tahun 2010, kata Suyanto, terutama pasal 69 ayat 4 dan 5, yang mengatur penerimaan peserta didik tingkat SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
Pasal 4 menyebutkan, SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai
peserta didik hingga dengan batas daya tampungnya. Sementara pasal 5 menyatakan; penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan
berhitung, atau bentuk tes lain.
"Jadi jelas, bahwa pemerintah (Kemendiknas RI) tidak mewajibkan atau tidak menganjurkan ada tes bagi calon siswa SD," ujar Suyanto.

Read More

Terima Raport

Setelah menjalankan Ujian + menilai Ujian berikutnya mengisi raport, para guru setelah itu akan berlibur sejenak, berhenti dari aktivitas belajar mengajar, tapi tetap fokus dan mencari cara terbaik untuk pengajaran tahun berikutnya. Walau ketika menerima rapor siswa ada yang senang dan ada pula yang sedih (peringkat kelas turun)

Guru sudah betul-betul memikirkan yang terbaik untuk para siswa, sehingga apabila keluar keputusan untuk tidak menaikkan kelas itu merupakan pilihan yang terakhir dan sulit untuk dihindari. Mengulang kelas memang sangat tidak diharapkan oleh orang tua, tapi kalau dipaksakan naik kelas apa yang terjadi pada siswa itu nantinya, karena ketika mengikuti pelajaran biasa saja dia masih tak bisa apalagi level yang lebih tinggi.

Dilema ini memang terjadi juga bahkan mungkin untuk di luar pulau jawa + daerah terpencil semua siswa akan dinaikkan, kalau tidak bapaknya akan bawa parang... heheheh menakutkan. Wajar saja ketika kelas 5 di daerah terpencil mungkin cara membacanya masih kurang. MAri kita dukung gerakan pemerataan pendidikan demi majunya bangsa dan negara Indonesia !

Read More

Selesainya Ujian AKhir Semester

Setelah menjalani rutinitas ketika Ujian Akhir Semester, dan masuk sekolah setiap hari kali ini giliran Liburan yang saya bayangkan. TAnggal 19 Juni 2010 merupakan hari terakhir UAS semester genap. Soal yang telah saya buat dan siswa telah menyelesaikan. Berikutnya tinggal menlai, dan memasukkannya ke dalam RAport.

Kali ini memang dibilang agak sibuk, selain SD saya juga harus buat di SMK. KAlau di SD hanya 1 Soal dengan kelas 1-5 (kelas 6 sudah), sedang di SMK 4 mata pelajaran. Semua soal muatan lokal jadi buat soal sendiri. Semoga semua menjadikan sekolah bertambah maju dan anak didik semakin pintar. Berikutnya adalah terima Raport. YAng penting naik deh... heheheh

Read More

Ijin Mendirikan Sekolah

Belakangan ini banyak sekali yang ingin mendirikan sekolah baru, karena melihat perkembangan terakhir bahwa dunia pendidikan sangat diperhatikan pemerintah dengan banyaknya dana yang digelontorkan untuk dunia pendidikan. KArena banyak yang menginginkan mendapat dana Pemerintah dan mungkin mengakali agar bisa menjadi miliknya maka proses mendirikan sekolah sekarang bertambah rumit dan seleksi yang berat.

Sebelum mengurus ijin sekolah maka pemilik sekolah harus sudah mengajukan proposal ke pihak Dinas Pendidikan KAbupaten / Kota. Setelah itu dari Pihak Dinas akan disurvey kelayakan dalam proses belajar mengajar. BAru setelah itu mengurus ijin pendirian. diantaranya TAnah bangunan harus bukan milik pribadi lagi, harus ada rekening yang terisi minimal 30 Juta, ada ijin dari RT/RW dan desa setempat, Jumlah guru dan bidang guru dan lain-lain.

TApi kalau ijin sudah keluar Insya Allah akan mendapat bantuan Pemerintah. Semoga masyarakat selalu melihat kinerja dari sekolah disekitarnya sehingga tidak terjadi penyelewengan dana.

Read More

GTT Diangkat Jadi PNS melalui Tiga Seleksi

Karena banyaknya isu yang berkembang masalah GTT (guru tidak tetap) maka saya akhirnya mengutip beberapa berita yang telah beredar di beberapa media online. Semoga ini menjadi berita baik bagi GTT, Honorer yang belum CPNS

Pemerintah akan menerapkan tiga jenis seleksi untuk pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini disebabkan banyaknya jumlah tenaga guru honorer yang belum diangkat, dengan total 946 ribu orang secara nasional.
Anggota Komisi X DPR RI, Wayan Koster, saat menerima rombongan Komisi E DPRD Sumatera Utara dan Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Sumut (Pemprovsu) serta Forum Komunikasi Tenaga Honorer Sekolah Negeri (FKTHSN) Sumut, di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin menyebutkan tiga jenis seleksi itu pantas diterapkan mengingat besarnya jumlah guru honorer yang akan diproses menjadi PNS.
Komisi E DPRD Sumut yang hadir yaitu Ketua Komisi Brilian Mochtar, beserta anggota yakni Timbas Tarigan, Muslim Simbolon, Siti Aminah, Arlena Manurung, dan Rahmiannah Delima Pulungan, serta dua Staf Dinas Sosial Pemprovsu H M Hatta Siregar, Marion Ginting.
Menurut Wayan, terkait permasalahan tenaga guru honorer dan tenaga honorer secara umum, pihaknya sedang membahas kebijakan untuk menyelesaikan permasalah ini secara keseluruhan dengan membentuk panitia gabungan antara komisi II, VIII dan X yang bekerjasama dengan beberapa departemen yaitu Departemen Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Kepegawaian dan beberapa lainnya.
Dari koordinasi terakhir yang dilakukan, akan ada tiga cara yang digunakan mengangkat tenaga guru honorer menjadi PNS, yakni reguler melalui tes ujian penerimaan CPNS formasi 2010, tanpa tes sesuai dengan yang diatur dalam Perarturan Pemerintah (PP) 48/2005 junto PP 43/2007 tentang sistem pengangkatan tenaga honorer, dan seleksi yang dilakukan oleh sesama honorer.
“Berdasarkan data yang kami terima 2010 ini, totalnya ada sebanyak 946 ribu guru honorer yang harus diangkat jadi PNS. Belum tentu semuanya dapat diselesaikan tahun 2010 ini kan,” ujarnya didampingi anggota Komisi X DPR RI Dedi S Gumelar dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo.
Mereka yang direkrut tanpa tes adalah para guru honorer yang memenuhi syarat sesuai PP 48/2005 juncto PP 43/2007, di mana guru honorer tersebut harus sudah memiliki masa kerja satu tahun pada 31 Desember 2005, dibuktikan dengan surat keputusan (SK) pengangkatan oleh instansi pemerintah (kepala sekolah negeri dan/atau kepala dinas pendidikan), baik yang honorariumnya dibiayai oleh APBD maupun APBN, dan usia maksimal 48 tahun.”Untuk latar belakang pendidikan, tidak jadi masalah,”ujarnya.
Sebenarnya untuk kategori tanpa tes ini telah dilakukan secara bertahap sejak 2005. Namun karena ada manipulasi data yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten, di mana data awal seluruh tenaga honorer hanya 800 ribuan orang membengkak menjadi 920 ribuan orang, dan telah disertai dengan SK pengangkatan yang diberlakukan surut.
Ini menyebabkan tertundanya penuntasan pengangkatan tenaga honorer, sehingga sampai sekarang baru terselesaikan sekitar 800 ribuan orang, sedangkan sisanya ada sekitar 80 ribuan yang masuk data based, tapi ternyata tidak memenuhi syarat seperti yang tertera di PP 48/2005 juncto PP 43/2007. Bahkan ada pemerintah daerah yang tidak mau untuk mengangkat PNS para guru honorer seperti di DKI, dan ada juga guru CPNS yang belum bisa diangkat karena NIP belum bisa dikeluarkan, dikarenakan guru yang bersangkutan belum melengkapi syarat administrasi secara keseluruhan.
Tahun 2010 ini, guru honorer yang sudah memenuhi syarat sesuai PP 48/2005 juncto PP 43/2007 ini yang diutamakan untuk diangkat, yaitu ada sekitar 105 ribu orang. Baik yang sudah masuk dalam data based maupun yang masih tercecer atau belum terakomodir, yaitu bagi guru yang belum terdata karena pada saat pendataan laporan membengkak membuat pemerintah memutuskan untuk menutup laporan data based dari daerah. Sehingga ada guru honorer yang tidak terdata, padahal ia sudah memenuhi syarat.
Untuk itu, pihaknya mengimbau para guru honorer dapat segera mendatakan namanya di Dinas Pendidikan terkait, apakah termasuk dari 105 data based yang diterima DPR RI saat ini. “Kami anjurkan, karena bapak dan ibu guru juga ada di Jakarta. Maka baiknya juga menyampaikan data jumlah guru honor di Sumut ini ke BKN dan Departemen Kepegawaian,” katanya.
Selain itu, tahun 2010 ini juga akan ada pengangkatan guru honorer menjadi CPNS dengan sistem seleksi yang dilakukan oleh sesama guru honorer. Yaitu, guru honorer yang tidak dibiayai oleh APBN atau APBD, asalkan SK pengangkatannya menjadi guru honorer dilakukan oleh instansi pemerintah (Kepala Sekolah dan/atau kepala Dinas Pendidikan) dengan batasan masa tugas yaitu minimal harus sudah bertugas satu tahun pada 1 Januari 2006 atau 31 Desember 2005.
Untuk sistem ini Panitia gabungan komisi DPR RI sedang mempersiapkan PP yang baru. Jika ternyata nanti masih tetap ada guru honorer yang tidak bisa diangkat berdasarkan ketiga cara diatas, karena tidak memenuhi syarat, maka Wayan menyatakan guru honorer tersebut akan diangkat menjadi pegawai tidak tetap dengan pendekatan kesejahteraan. Yaitu gaji guru honorer berdasarkan upah minimum regional atau memenuhi kebutuhan sehari – hari guru yang bersangkutan serta tunjangan kesehatan.
Meskipun demikian, Ketua FKTHSN Sumut, Andi Subakti menuntut agar ribuan guru honorer yang belum bisa diangkat karena terkendala PP 48/2005 juncto PP 43/2007 dapat segera diangkat CPNS. Alasannya, rata-rata guru honorer yang ada sekarang telah bekerja lebih dari lima tahun. (Sumber: Antaranews)

“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) bersama instansi terkait sedang menggodok PP tentang Seleksi Honorer, PTT dan GTT,” kata Kabag Humas Kemenpan & RB, FX Dandung Indratno, kepada JPNN, Minggu (15/5).
Dijelaskan Indratno, dalam pengangkatan tenaga honorer tercecer menjadi CPNS, pengangkatan PTT dan GTT diatur dalam PP tersendiri. Di mana untuk penyelesaian sisa honorer yang tertinggal (masuk database 2005) akan diprioritaskan tahun ini. Sedangkan honorer non-APBN/APBD yang tidak masuk database, tapi bekerja di bawah tahun 2005 dan belum berusia 46 tahun, akan diseleksi tahun depan.
“Meski belum akan diangkat tahun ini, tapi yang untuk honorer non-APBN/APBD sudah digodok PP-nya. Ini berkaitan dengan validasi dan verifikasi data honorer,” ujar Indratno. Dengan ditetapkannya target penyelesaian PP tersebut, Indratno menambahkan, pemerintah berkeinginan agar DPR juga bisa (berpandangan) sejalan. Hal tersebut katanya, agar pada Juni depan tim sudah bisa turun ke lapangan.
Sementara itu, Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, pihaknya memang bertekad agar PP tentang penyelesaian tenaga honorer itu sudah bisa ditetapkan secepatnya. Ini terutama mengingat data honorernya sendiri akan ditetapkan Oktober mendatang. “Kalau pemerintah menggenjot Juni, DPR juga akan siap. Prinsipnya, agar pendataannya cepat, singkat, tapi valid,” terangnya. (esy/jpnn)

Read More

PENERIMAAN SISWA BARU

Target siswa telah diterapkan, maklum di sekolah Dasar Negeri saingan dengan madrasah ibtidaiyah yang boleh membuka pendaftaran sebelum tanggalnya. KAlau di negeri harus Bulan Juni, repot juga... Pemerintah membuat kebijakan bahwa di sekolah negeri tidak boleh menarik iuran karena guru kan PNS sudah dapat BOS jadi nggak perlu iuran lagi.

Komite dan dewan guru harus bekerjasama agar pendidikan di sekolah berjalan lancar. Penerimaan Siswa Baru (PSB) harus diterapkan secara transparan sehingga orang tua siswa mengerti dan paham bahwa yang harus ada biayanya itu apa. Pembelian Seragam dan peralatan siswa yang dipakai sendiri, itu yang tidak dikover BOS.

PAda saat inilah semua sekolah membuka PSB (Pendaftaran SIswa baru). Ketika fenomena yang setiap tahun ini terjadi biasanya terjadi penghematan pengeluaran oleh orang tua, maklum menunggu setelah PEnerimaan Siswa Baru, anak butuh biaaya berapa. Tinggal pilih dan jangan sampai salah pilih

Read More

Pilihan Yang Berat

Pada saat seperti inilah timbul sebuah masalah yang mungkin dihadapi oleh sebagian besar guru tidak tetap / GTT / Sukwan. Mereka akan ketemu dengan masalah yang namanya sering didengar Keuangan.. Yap ekonomi keluarga. Kalau masih bujangan / belum berkeluarga mungkin masalah masih bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat, tapi kalau sudah punya keluarga + 2 orang anak tentu sangat sulit.

KAlau mengajar di sekolah swasta dan favorit mungkin enak saja, karena pastilah gaji sudah diatas UMR, kalau di Sekolah Negeri / swasta biasa ? Sulit sekali. Ada yang bilang kalau sudah rejeki pasti ada, Tuhan nggak tidur... Bagaimana kita bisa mendapat rejeki yang banyak kalau usaha yang kita usahakan cuman itu-itu saja ?

Ini sekedar sharing sama semua teman guru GTT yang sekarang semua berharap diangkat menjadi PNS yang memungkinkan naiknya tingkat taraf hidup keluarga. Lucu juga ketika Pemerintah mengatakan guru sudah cukup sedang di sekolah tetap merekrut Guru sukwan... Walau belakangan ini terdengar akan ada kembali Pemberkasan untuk guru sukwan mulai bulan Agustus 2010- MAret 2011 tergantung kebijakan masing-masing daerah. Ya semoga apa yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh Pemerintah dan DPR pada bulan April lalu segera ditindak lanjuti Dinas Pendidikan. Semoga

Read More

Guru Favorit

Dambaan setiap guru adalah menjadi favorit/ idaman bagi para siswanya. Saat pertemuan dengan guru favorit sangatlah dinanti, kelebihan yang dimiliki guru favorit merupakan pilihan dari siswa. Ada di beberapa sekolah yang menganggap guru favorit adalah guru yang penuh inovasi, kreatif dan pintar, tapi tidak sedikit sekolah juga yang bukan memandang dari sisi itu.

Guru yang dekat dengan siswa, sering membuat tertawa mereka karena cerita lucu dari guru tersebut juga menjadi pilihan bagi siswa untuk selalu menanti kedatangan guru favorit tersebut. Tapi pada dasarnya kebanyakan guru favorit memiliki kepribadian yang layak ditiru oleh siswa. Sekarang ini banyak sekali guru muda, yang kebanyakan dari mereka masih memikirkan mendapatkan banyak uang untuk bisa hidup layak. Kalau mereka hanya memikirkan uang saja, maka kreatifitas akan terhenti dan akan tidak disukai oleh siswa.

Memang sulit untuk menjadi guru favorit siswa hanya dengan modal tampang doank, dengan terus berkarya, tanpa putus asa dan bekerja iklash semua akan lebih mudah dicapai.

Read More

HASIL UJIAN ULANG SMA / SMP

HAri ini merupakan ujian ulang bagi siswa SMP yang tidak lulus. Mereka harus melakukan ujian ulang yang baru pertama kali di gelar. Sebelum tahun ini Ujian ulang tidak pernah ada, bagi yang tidak lulus yang sudah... mengulang tahun depan atau ikut kejar paket. Memang Pemerintah masih mencari formula yang tepat untuk diterapkan agar hasil dari pendidikan ini bisa dibanggakan.

Pemerintah menjanjikan bahwa level ujian ulang baik SMP maupun SMA sama kualitasnya, tapi kita semua tidak tahu bagaimana hasilnya. Kita semua berharap untuk hasil ujian Ulang (UN) SMA / SMP lebih baik. Tapi apakah dengan adanya ujian ulang seperti ini bisa membuat pendidikan kita lebih maju ? SAya kira tidak deh.,. Ujian ulang membuat tingkat ketergantungan akan lulus di ujian pertama menjadi menurun karena para siswa dan guru menganggap masih ada harapan. KAlau ini terus diterapkan kelihatannya akan menjadi bumerang bagi pendidikan kita nantinya.

Read More

PMPTK DILIKUIDASI....

Kemarin guru demo besar-besar-an di Jakarta karena terbitnya peraturan baru. berikut kutipan dari Kompas.com :


JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mulai berdatangan ke Gedung MPR/DPR di Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (12/5/2010).
Diperkirakan, sekitar 28.000 guru akan mendatangi gedung dewan berunjuk rasa menolak dibubarkannya Direktoral Jenderal Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK). Aksi unjuk rasa ini merupakan rangkaian aksi yang sama yang dilakukan sejak Selasa (11/5/2010) kemarin.
Pantauan kompas.com, para guru yang mengenakan batik secara bergantian berorasi di depan gedung wakil rakyat. Selain berorasi, para guru mengisi unjuk rasanya dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.
Dari aneka spanduk yang mereka bawa tercemin kekecewaan mereka atas pembubaran Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK). Mereka menilai, pembubaran Ditjen PMPTK merupakan bentuk pelecehan guru karena akan mengabaikan kualitas dan kesejahteraan guru.
Selain di depan Gedung DPR, para guru rencananya juga akan mendatangi Kantor Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah RI Irman Gusman berpendapat, selama ini keberadaan Ditjen PMPTK cukup membantu para guru. Lembaga ini tidak sekadar menangani administratif guru dan tenaga pendidik lainnya.

Lebih dari itu, kata Irman, Ditjen PMPTK memfasilitasi kalangan pendidik membangun profesionalisme anggotanya setara profesi lain yang telah mapan dan memiliki kebanggaan profesi. Salah satu produk yang dihasilkan dari Ditjen PMPTK adalah Undang-Undang Guru dan Dosen.

Untuk itu, DPD RI, lanjut Irman, memandang bahwa penghapusan Ditjen PMPTK merupakan suatu langkah mundur dalam mencapai manajemen tenaga pendidik Indonesia yang lebih baik.

"Melalui PMPTK, berbagai hal yang berkaitan dengan tenaga pendidik dapat secara fokus dibahas dan dipantau sehingga tenaga pendidik yang merupakan salah satu unsur utama dari sistem pendidikan nasional dapat lebih terjaga dan profesionalitasnya dapat lebih ditingkatkan," ujarnya.

Irman mengatakan, DPD RI berpandangan, penghapusan Ditjen PMPTK itu akan berdampak serius pada usaha peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. Maka dari itu, sebagai bentuk perhatian DPD RI terhadap keputusan pemerintah tersebut, DPD telah mengirimkan surat resmi tertanggal 5 Mei 2010. Namun, pemerintah akhirnya mengambil pilihan lain dengan mengeluarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 yang menghapus keberadaan Ditjen PMPTK.

Penghapusan Ditjen PMPTK merupakan suatu langkah mundur dalam mencapai manajemen tenaga pendidik yang lebih baik.
-- Irman Gusman


JAKARTA, KOMPAS.com — Hari ini para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) akan kembali berunjuk rasa. Diperkirakan 28.000 guru akan turun ke jalan untuk berunjuk rasa ke Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, dan Gedung MPR/DPR.
"Aksi akan dihadiri sekitar 28.000 guru," kata Staf Sekretaris Pengurus Besar PGRI yang juga merupakan koordinator lapangan, Yitno, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/5/2010) malam. Yitno mengatakan, unjuk rasa kali ini berskla lebih besar daripada aksi sebelumnya.
Kemarin sekitar 5.000 guru yang berasal dari DKI Jakata, Sumatera Utara, Maluku, Banten, dan Bengkulu berunjuk rasa di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Gedung MPR/DPR. "Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan datang. Kami akan berunjuk rasa di Kemendiknas, Gedung MPR/DPR, dan Kementerian Agama," terang Yitno.
Ia menerangkan, aksi ribuan guru selama dua hari ini mengusung satu tuntutan utama, yaitu menolak penghapusan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK). Mereka menilai pembubaran Ditjen PMPTK merupakan pelecehan guru. Mereka khawatir penghapusan ini akan mengorbankan kualitas dan kesejahteraan guru.
Selain itu, mereka juga menyerukan agar aturan soal sertifikasi segera diselesaikan dan meminta pengangkatan guru honorer.

PENGHAPUSAN PMPTK
Kemendiknas Tidak Akan Kurangi Hak Guru

JAKARTA, KOMPAS.com — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam unjuk rasanya mengusulkan supaya dibentuk badan pengelolaan guru secara nasional yang bertanggung jawab secara langsung, bukan seperti keputusan pemerintah yang menempatkan penanganan guru di beberapa direktorat karena hanya akan menambah panjang rantai birokrasi dalam penanganan masalah guru.

Sertifikasi akan jalan terus di bawah dua Ditjen ini. Kita tidak akan mengurangi hak-hak para guru.
-- Muhadjir

Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo di Jakarta, Selasa (11/5/2010), mengatakan, para guru kecewa dengan keputusan pemerintah yang melikuidasi Ditjen PMPTK. Menurut dia, persoalan guru harus ditangani secara serius oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan.
"Mulai hari ini para guru akan berunjuk rasa di Kemendiknas dan PGRI. Kami menuntut Ditjen PMPTK dikembalikan atau pembentukan badan guru secara nasional. Perjuangan ini supaya guru tidak lagi dipinggirkan seperti sebelum adanya UU Guru dan Dosen," jelas Sulistiyo.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional Muhadjir di Jakarta mengatakan, para guru tidak perlu khawatir dengan dihapuskannya Ditjen PMPTK. Sebab, kata Muhadjir, program sertifikasi guru akan terus berjalan, tunjangan jabatan dan tunjangan fungsional akan tetap seperti sediakala, termasuk tunjangan profesi para guru. Untuk itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

"Tidak ada yang diubah. Hanya, bagaimana caranya dibikin sekompak mungkin. Lebih sederhana, tetapi tujuannya untuk memudahkan, bukan menghilangkan," tambah Muhadjir.
Lebih lanjut, kata Muhadjir, penghapusan Ditjen PMPTK hanya dalam rangka melakukan reformasi organisasi di tubuh Kemendiknas, termasuk salah satunya dengan memecah Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) menjadi dua direktorat, yaitu Direktorat Pendidikan Dasar dan Direktorat Pendidikan Menengah.
"Demonstrasi ini untuk kepentingan siapa, harusnya juga dilihat dulu. Intinya, selama ini fungsi dan jaminan terhadap mereka sudah terwadahi atau belum?" ujarnya.
"Upaya kami ini justru untuk lebih memfokuskan guru untuk lebih diberdayakan dalam konteks komprehensif. Sertifikasi akan jalan terus di bawah dua ditjen ini. Kami tidak akan mengurangi hak-hak para guru," ujar Muhadjir.

Read More

GTT DIGAJI UMR ?

Ketika peringatan buruh, semua pekerja turun ke jalan memperingatinya, serikat-serikat pekerja sangat konsisten menuntut peningkatan taraf hidup mereka. Di JAwa Timur mereka menuntut kenaikan UMR yang rata-rata sudah 1 juta. Biaya hidup sekarang ini sangat mahal membuat gaji tersebut dianggap kurang.

MAu tahu berapa gaji Guru Tidak Tetap yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh Sekolah? gaji tertinggi GTT Sekolah Dasar Negeri 600ribu, kalau sekolah dengan siswa sedikit malah mungkin bisa 200ribu saja. Apa cukup ? Benar juga kalau disebut Sukwan (Suka Relawan) karena gaji sudah tidak ada negoisasi, mau mengajar nggak mau cari lainnya. Bahkan GTT Sekolah negeri tidak mendapat kebijakasanaan yang sama ketika guru sekolah swasta mendapatkan insentif dari pemerintah.

Saya tidak habis pikir untuk masalah pelik GTT, yang bekerja diswasta menganggap GTT memiliki nasib yang lebih baik karena bisa dinominasikan masuk PNS, tapi harus menunggu berapa tahun ? apa yang sudah berkeluarga disuruh makan apa adanya, dan hidup dibawah standar / miskin ? GTT di sekolah negeri juga mengajar sebagai wali kelas, muatan lokal dan extra. Teringat beberapa hari yang lalu kalau ada GTT dari Sekolah negeri Di Jember yang menyuarakan bahwa seharusnya GTT juga digaji UMR.

Dilema Sekolah Negeri dilarang mengangkat SUkwan / Honorer baru ketika mereka membutuhkan tenaga pengajar baru. Bila tidak mengangkat kebutuhan guru masih kurang sedang kalau nanti mengangkat Sukwan baru nanti kalau ada penempatan PNS baru mau dikemanakan sukwan tadi....

Read More

UASBN SD / MI

Ujian nasional untuk sekolah dasar sudah berjalan, besok adalah hari terakhir. Nilai dari UASBN ini akan dijadikan patokan untuk masuk ke jenjang berikutnya SMP. PAra siswa terlihat sudah belajar sangat keras, bahkan kadang-kadang karena belajar tambah sedikit stress. Saya juga bingung bagaimana bisa membuat anak-anak ini bisa lebih tenang.

APa semua anak bisa mengerjakan ? yang benar-benar mengerjakan dalam satu ruang bisa dihitung... yang lainnya tunggu jawaban. Beberapa guru di beberapa sekolah ada juga yang membantu dengan berbagai cara. SAYA KESEL... MARAH BIN APA YA... Kenapa pendidikan kita jadi seperti ini, kenapa tidak naik/ tidak lulus menjadi momok bagi mereka ? Hati saya sangat tidak bisa menerima akan hal tersebut. Membantu anak ketika mereka sedang menghadapi Ujian apapun alasannya. Ini sama saja mengajari mereka untuk berbuat curang mulai kecil, penetapan rasa takut dan menjelekkan kegagalan.

Di dunia ini kegagalan adalah suatu hal yang biasa, kalau sejak kecil ditanamkan tidak boleh gagal (kalau gagal seperti dihina) maka jiwa wirausaha mereka tidak akan muncul, yang muncul hanyalah otak pekerja yang nurut / sendiko dawuh, tak memiliki kreativitas. SAya pernah protes pada mereka (siswa) tapi mereka menjawab Apa Bapak dulu tidak pernah mencontoh ? saya jawab tidak pernah (karena dari SD sampai SMA tidak pernah)

Masa depan bangsa ini dipikul oleh mereka, 20 tahun lagi merekalah yang menggerakkan perekonomian ini, kalau dari sekarang sudah mendapat doktrin seperti ini bagaimana negara ini jadinya. Saya ingat kata Prof Yohanes (pembimbing lomba sains Indonesia yang selalu menang + dapat medali) bahwa Bukan siswa nya yang bodoh tapi cara memberi pelajaran yang salah

Read More

HARI PENDIDIKAN

Hari ini adalah hari pendidikan nasional, diperingati Indonesia. Hari pendidikan biasanya menjadi tolak ukur Bangsa atas kinerja Pemerintah akan fokus Pendidikan. 20% APBN diperuntukkan Pendidikan. Banyak sekali sekarang ini Sekolah Berstandar NAsional (SBI) bermunculan (dengan biaya yang tidak murah), tapi juga banyak gedung sekolah yang mulai rusak (maklum kebanyakan usia sudah uzur).

Bahkan ada sekolah yang gedung sekolahnya nggak ada (menyewa juga tidak bisa). Bagi sekolah-sekolah di kota baik besar maupun kecil pasti sudah diperhatikan (tinggal menunggu giliran), sedangkan sekolah yang di pinggir atau dipelosok kemungkinan hanya didata.

Apa yang diperlukan pendidikan untuk masa sekarang ini agar hasil dari pendidikan bisa baik untuk masa depan bangsa ini ?
1. Guru Profesional (sekarang sudah digalakkan walau belum merata)
2. Gedung Sekolah
3. Siswa
4. Fasilitas Pembelajaran (baik berupa media, IT dll)

20 Tahun yang lalu Negara tetangga kita untuk masalah Pendidikan kalah jauh, guru merekapun ambil dari Indonesia. BAnyak yang kuliah di Indonesia, sekarang..? Negara ini yang banyak mengirim siswa ke luar negeri. Apa kelemahan dari sistem pendidkan kita ? banyak tapi salah satunya adalah penguasaan Media Pembelajaran khususnya IT masih sangat minim.

Tapi apapun namanya, kita harus tetap berusaha membuat anak didik menjadi pemimpin masa depan negara yang Jujur, Cerdas, Ber IT tinggi sehingga bisa membawa negara ini menjadi negara yang maju, sejahtera Gemah ripah loh jinawi.

Read More